SuaraBanyuurip.com – Edy Purnomo
Tuban – Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Jawa Timur meminta pengerjaan sejumlah proyek yang dibiayai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di Tuban diawasi serius.
Pengawasan bisa dilakukan melibatkan peran masyarakat secara langsung, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang kredibel, pers yang tidak terkontaminasi, serta kelompok-kelompok masyarakat yang lain.
“Karena kita melihat pengawasan (kontrol) dari dewan lemah, tidak ada oposisi sama sekali,†kata Kordinator Advokasi FITRA Jatim, Miftahul Huda, melalui ponselnya, Jumat (6/2/2015).
“Untuk itu kami berharap penegak hukum lain, dalam hal ini kejaksaan ikut turun tangan,†lanjut Miftah.
Pernyataan ini diungkapkan Miftah ketika ditanya tanggapan terkait mulai longsornya pembatas jalan poros penghubung kecamatan. Tepatnya di kawasan Sungai Krawak, Desa Guwoterus, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban. Padahal pembatas jalan baru selesai dikerjakan pada kisaran bulan Desember 2014 kemarin.
Miftah menyebut, selain jalan setempat juga banyak proyek APBD yang rusak meski baru selesai dikerjakan. Hal ini dikarenakan beberapa sebab. Salah satunya adalah sistem tender online yang sarat dengan main mata.
“Sistem tender online (LPSE) tidak menjamin, faktanya pemenang tender masih banyak orang-orang yang dekat dengan penguasa yang belum mumpuni untuk mengerjakan suatu proyek,†tegas Miftah.
Untuk itu dia juga menyarankan supaya pemerintah atau panitia tender juga berani mengambil tindakan tegas. Salah satunya dengan berani menolak apabila tender tersebut dikerjakan pihak-pihak yang tidak kredibel.
“Harus berani menolak, daripada nama baik penguasa jadi jelek di mata masyarakat, selain itu juga sangat diperlukan fungsi kontrol dan pengawasan masyarakat,†tandasnya. (edp)