Bupati Blora Terpilih Jadi Ketua ADPM

SuaraBanyuurip.com – Ahmad Sampurno

Blora – Bupati Blora, Jawa Tengah, Djoko Nugroho, terpilih sebagai Ketua I Asosiasi Daerah Penghasil Migas (ADPM) periode 2015-2020 karena dinilai selama kepemimpinannya berhasil dalam mengelola sumber daya alam (migas) terutama sumur minyak tua.

Kokok, sapaan akrab Djoko Nugroho, terpilih menjadi salah satu ketua berdasarkan hasil Musyawarah Nasional (Munas) III pada 2015 FKDPM di Hotel Bidakara Jakarta, 26 Februari lalu. ADPM merupakan perubahan nama Forum Konsultasi Daerah Penghasil Migas (FKDPM).

“Ini bentuk kepercayaan daerah-daerah penghasil migas di Indonesia. Mereka selama ini menilai Blora dengan kepemimpinan Bupati Djoko Nugroho berhasil dalam pengelolaan sumber daya alam (migas), terutama sumur minyak tua. Oleh karena itu daerah-daerah itu sepakat memilih Bupati Blora sebagai salah satu ketua ADPM,” kata Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Blora, Setyo Edy kepada suarabanyuurip.com, Jum’at (6/3/2015).

Dia menjelaskan, Munas III FKDPM di Jakarta diikuti gubernur dan bupati atau wali kota yang daerahnya selama ini dikenal sebagai penghasil migas di Indonesia. Jumlah peserta munas yang dibuka Menteri Koordinator Perekonomian, Sofyan Djalil, sebanyak 86 orang.

Gubernur Kalimantan Timur, Awang Faroek Ishak yang sebelumnya menjadi Ketua Umum FKDPM, didaulat sebagai Ketua Umum pertama ADPM. Selanjutnya dipilih formatur untuk menyusun kepengurusan ADPM periode 2015-2020.

 “Bupati Djoko Nugroho diberi amanah menjabat ketua I. Ini kali pertama masuk kepengurusan inti. Sebelumnya di FKDPM Blora sebagai anggota,” kata Edy.

Munas bertemakan, ”Optimalisasi Sumber Daya Alam Minyak dan Gas untuk Kesejahteraan Rakyat,” tersebut disepakati perubahan nama FKDPM menjadi ADPM. Hal itu dimaksudkan agar daerah penghasil migas di Indonesia memiliki daya juang lebih tinggi dalam memperjuangkan hak-hak daerah.

”Nama forum dikesankan sebagai tempat kumpul-kumpul saja. Karena itu namanya diubah dari forum menjadi asosiasi,” tandasnya.

ADPM adalah mitra pemerintah yang berperan memberikan masukan untuk penyusunan kebijakan bidang migas. Antara lain terkait dengan transparansi dalam perhitungan dan pembagian hasil migas, transparansi data migas dan turut serta dalam pengelolaan kekayaan sumber daya alamnya.

“ADPM akan terus memperjuangkan kepentingan daerah penghasil migas di Indonesia,” ujarnya. (ams)