SuaraBanyuurip.com – Ririn Wedia
Bojonegoro – Tata kelola sumur tua merupakan bentuk mengembalikan kedaulatan negara yang hilang akibat banyaknya pelanggaran yang terjadi. Demikian disampaikan Bupati Bojonegoro, Jawa Timur, Suyoto pada rapat koordinasi dengan DPRD, Kepolisian, SKK Migas, Ditjen Migas, Pertamina EP, dan Perhutani, beberapa waktu lalu di rumah dinas.
Suyoto mengungkapkan, selama ini pengelolaan sumur tua lebih didominasi oleh negara asing. Dia mencontohkan seperti penggunaan jasa company servic dari Australia, investor dari Perancis.
“Terus urusannya dengan negara seperti apa? inilah yang dikatakan hilangnya kedaulatan negara. Di mana-mana ada investor asing di sana, sudah melanggar tata kelola, menimbulkan kerusakan alam,” tegas Suyoto.
Dia menyatakan, yang harus dilakukan sekarang ini pada rumusan masalah adalah menyetop semua pelanggaran tanpa menimbulkan gejolak sosial dan menangani kerusakan lingkungan. Untuk pendekatan murni sosisal salah satu kunci sebenarnya adalah harga ongkos dan angkut dari Pertamina EP.
“Dulu, pertama kali kami merekomendaiskan KUD di sana pendekatannya bukan bisnis tapi skenario sosial,” tandas Suyoto.
Sehingga, lanjut dia, pada saat Pertamina EP memberikan harga ongkos dan angkut mulai dari Rp 400/liter, naik menjadi Rp 900/liter, banyak sedikit naik lagi menjadi Rp 1400/liter, akan menjadi sangat menaraik saat memberikan harga Rp4000/Liter.
“Oleh karena itu, PT Geo Cepu Indonesia yang sekarang menjadi KSO tidak bisa berjalan itu karena tidak punya skenario sosial. Hanya mengantongi tata kelola saja,” tegasnya.
Suyoto menyatakan, sesuai pengalaman saat ini, koperasi unit desa (KUD) yang awalnya dipercaya telah membuat sebuah masalah. Sehingga, apabila masih tetap berjalan, bisa tetap menjadi KUD tapi tidak sebagai lembaga hukum yang mengelola ongkos dan angkut tetapi sebagai wadah para pekerja saja.
“Yang terjadi selama ini, KUD menjadi investor dan mencari investor. Celakanya lagi, yang satu KUD nya ngurus ijin, satunya ngurusi drilling. Kacau Balau pokonya,” pungkas Ketua DPW PAN Jatim itu.(rien)