SuaraBanyuurip.com – Ririn Wedia
Bojonegoro – Bupati Bojonegoro, Jawa Timur, Suyoto, menegaskan, transparansi bukan lagi dipandang sebagai sebuah tuntutan, melainkan kebutuhan yang mendasar bagi terwujudnya tatanan akuntabel.Â
“Demikian juga dalam implementasi tata kelola migas dan sektor lainnya di Bojonegoro, transparansi menjadi prinsip dasar yang harus diterapkan segenap satuan kerja,†tegas Suyoto kepada suarabanyuurip.com, Senin (23/3/2015).Â
Menurut Suyoto, transparansi harus dilakukan untuk meraih kepercayaan atau trust dari masyarakat. Karena, belajar dari pengalaman masa lalu membuktikan lemahnya sisi transparansi meruntuhkan kepecayaan dari masyarakat terhadap para penyelenggara pemerintahan.Â
“Dengan terbukanya akses informasi publik seluas mungkin dapat menumbuhkan kepercayaan dari masyarakat, sehingga terwujud suatu sistem tata kelola yang akuntabel,†ujar dia, menjelaskan.
Karena, lanjut Suyoto, transparansi menumbuhkan rasa ikut memiliki dari masyarakat terhadap seluruh proses dan hasil pembangunan. Dengan kesadaran self of belonging, maka partisipasi masyarakat akan tumbuh dinamis pada setiap tahapan pembangunan migas yang dapat berdampak pada semakin tingginya dukungan sosial.
“Kemudian preventif tindakan korupsi. Artinya, transparansi secara spontanitas menguatkan tumbuhnya pengawasan dari masyarakat terhadap praktik penyelenggaraan pemerintahan. Kondisi ini menjadi indikator positif bagi upaya mereduksi segala kemungkinan munculnya tindakan korupsi,†pungkas Suyoto.(rien)