Biaya Seikhlasnya Bingungkan Pengurus KK

SuaraBanyuurip.com – Edy Purnomo

Tuban – Sejumlah warga yang mengurus Kartu Keluarga (KK) di Kantor Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, Jawa Timur mengaku ditarik biaya seikhlasnya oleh beberapa petugas setempat.

Adanya istilah biaya seikhlasnya ini cukup membuat bingung warga. Seperti yang diungkapkan Muhaimin (32), salah satu warga yang ingin mengurus KK baru bersama istrinya.

“Saya sendiri bingung, kok ada biaya administrasi seikhlasnya di kantor kecamatan,”kata Muhaimin kepada Suarabanyuurip.com, Rabu (25/3/2015).

Dia menerangkan, permintaan biaya seikhlasnya ini bermula ketika dia ingin mengambil KK baru yang sudah diajukan sejak satu minggu lalu. Ketika ingin mengambil KK, petugas kantor kecamatan mengatakan KK yang dimaksud belum jadi, dan meminta pemohon untuk menunggu. Satu jam kemudian, KK yang dimaksud keluarga baru inipun jadi, dan sudah bisa diambil.

“KK nya sudah jadi, biaya administrasinya seikhlasnya,”kata Muhaimin menirukan ucapan petugas.

Kendati kebingungan, istri Muhaimin pun menyerahkan uang sebesar Rp20 ribu kepada petugas. Supaya KK tersebut bisa secepatnya diambil.

“Saya bayar berapa saja tidak masalah kalau sesuai aturan. Tetapi kalau dibilang seikhlasnya jadi terkesan kaya kotak amal saja,”sindirnya.

Tidak hanya sampai disini, pengurus KK diminta petugas untuk memfoto copy terlebih dahulu KK ini, dan salinannya akan dipergunakan sebagai arsip kecamatan. Tetapi ketika kembali, ada petugas lain yang juga meminta biaya seikhlasnya ini.

“Tetapi karena sudah tidak ada uang dan saya juga bingung, saya tidak memberi biaya seikhlasnya untuk kedua kalinya,”jelas Muhaimin.

Menurutnya tidak hanya dia yang memberikan biaya seikhlasnya. Tetapi juga beberapa warga lain yang mengus administrasi di kantor kecamatan.

“Sebelum saya ada yang kasih 10 ribu rupiah tidak dikasih kembalian, ada yang kasih 20 ribu juga tidak dikasih kembalian,”terangnya.

Praktik ini juga diketahui Sekretaris Kecamatan Kota, Joko Purnomo. Dia mengatakan, biaya seikhlasnya ini memang ada di kantor kecamatan tempat dia bertugas.

“Memang ada itu (biaya administrasi seikhlasnya), namanya juga seikhlasnya jadi kadang dikasih kadang juga tidak,”kata Joko Purnomo.

Dia berdalih, biaya hasil dari biaya seikhlasnya ini dipergunakan untuk berbagai keperluan kantor kecamatan. Seperti halnya kebersihan yang tidak mencukupi apabila mengandalkan dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) saja.

Dia mengatakan, kalau selama ini warga memberi biaya dengan nilai bervariatif. Dari sebesar Rp2.000 sampai dengan Rp5.000. Dengan jumlah pengurus sekitar 20 orang perharinya.

Dia menambahkan, apabila ada yang titip langsung kepada petugas biasanya memberi dengan nilai yang lebih besar. Karena mereka ingin supaya administrasi yang dibutuhkan cepat selesai. Biasanya ini dilakukan para perantauan yang tidak memiliki waktu banyak di Tuban. (edp)