SuaraBanyuurip.com – Ririn Wedia
Bojonegoro – Mandulnya kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Bojonegoro, PT Bojonegoro Bangun Sarana (BBS) menjadi perhatian khusus dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) setempat. Alasannya, keberadaan BBS selama ini belum memberikan kontribusi pendapatan daerah yang signifikan.
“Kami sudah menyampaikan kepada Bipati Suyoto supaya memperbaiki manajemen di PT BBS dengan mengganti Dirutnya dengan yang lebih profesional lagi,” tegas Ketua Komisi B DPRD Bojonegoro, Sigit Kusharianto kepada suarabanyuurip.com, Rabu (1/4/2015).
Politisi Partai Golkar itu mengungkapkan, selama ini kinerja PT BBS tidak seperti yang diharapkan. Mekipun banyak peluang yang bisa didapat dan membantu mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD).
“Pemasukan yang diterima daerah dari BBS rata-rata Rp600 juta per tahun. Padahal, jika manajement pintar menangkap peluang ya bisa lebih dari itu,” tandas Sigit.
Dia menyatakan, usulan mengganti Direktur Utama (Dirut) PT BBS ini juga dikarenakan selama lima tahun terakhir tidak ada inovasi dan kemauan untuk bekerja secara profesional. Bahkan, perjuangan daerah untuk mendapatkan pengolahan gas flare di Lapangan Sukowati berakhir sia-sia.
“Harusnya mereka memberi keuntungan kepada daerah. Baik berupa pendapatan dan penyerapan tenaga kerja,” tandasnya.
Menurut Sigit, selama ini BBS hanya mengandalkan joint operational (JO) dengan menggandeng mitra. Sehingga manajement di BBS tidak bisa dikendalikan secara bebas.
“Modal awalnya itu dikemanakan?” tanya dia.
Dewan mengaku pesimis rencana pengelolaan sumur tua oleh BBS akan berhasil jika Bupati Suyoto tidak segera melakukan perombakan. Hal itu sudah terbukti dengan gagalnya sejumlah proyek yang dikerjakan maupun ditangkap BBS selama ini.
“Seharusnya mereka berada di garda depan dengan adanya proyek migas, tapi kenyataannya nol besar,” pungkasnya.(rien)