SuaraBanyuurip.com – Ririn Wedia
Bojonegoro – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, mengaku kecewa dengan sikap Pertamina EP Aset IV Field Cepu yang tidak konsisten dengan penyelesaian masalah di sumur minyak tua di Kecematan Kedewan dan Malo. Sebab janji Pertamina EP untuk melakukan penertiban rig sumur tua ilegal tidak kunjung dilakukan. Bahkan banyak sumur-sumur baru bermunculan yang dibor oleh investor secara ilegal.
Akibatnya, rapat koordinasi (Rakor) pembahasan sumur tua yang diikuti berbagai instansi pada Rabu (20/5/2015) kemarin, langsung ditutup.
“Kemarin langsung saya tutup, karena rapat tidak ada pihak pertamina yang berkapasitas bisa memutuskan, akhirnya pembahasan tidak dilanjutkan,” kata Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bojonegoro, Agus Supriyanto kepada suarabanyuurip.com, Kamis (21/5/2015).
Rapat koordinasi dihadiri perwakilan Pertamina EP Asset IV, Kodim, Polres, Kejaksaan, Satpol PP, Badan Lingkungan Hidup, Disnas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial, Dinas Koperasi, serta BUMD PT Bojonegoro Bangun Sarana (BBS).
Rencananya, rapat koordinasi itu membahas penertiban sumur tua ilegal di Desa Wonocolo, Dadang Ngilo, Ngrayom, dan Malo. Namun pada rapat itu, perwakilan Pertamina EP Asset IV tidak bisa memberikan penjelasan akhirnya tidak dilanjutkan.
“Pertamina harusnya bisa menyebutkan, berapa sumur yang legal dan ilegal. Tapi karena tidak bisa dijelaskan, ya ditunda,” bebernya.
Dia mengaku akan menunggu rapat koordinasi di tingkat pusat antara Pertamina EP dengan Mabes Polri.Â
Dalam penertiban nanti, Agus minta supaya pembahasannya segera dilakukan dan secara bersama. Menurutnya, pasti ada dampak sosial yang harus ditangani bersama oleh pemkab, Kerja Sama Operasi (KSO)-KUD, dan Pertamina EP. Masing-masing berperan.
“Karena penertiban itu masalah rumit yang harus diselesaikan bersama-sama. Tidak mungkin diselesaikan satu pihak saja,” ujarnya.
Sesuai arahan Bupati Bojonegoro, Suyoto, lanjut Agus, tahun 2015 ini, penambang minyak ilegal, drilling oleh KUD yang kerjasama dengan Pertamina, serta perdagangan minyak ilegal supaya ditertibkan.(rien)