SuaraBanyuurip.com – D Suko Nugroho
Bojonegoro – Sejak dibuka pada Selasa (4/8/2015) kemarin, posko pengaduan masalah kontraktor dan pekerja proyek Banyuurip, Blok Cepu, di Kantor Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, telah menerima dua pengaduan, Kamis (6/8/2015). Dua pengaduan itu tentang invoice (penagihan) dari subkontraktor PT. Tripatra Engineers & Constructors, pelaksana proyek engineering, procurement and constructors (EPC) -1 Banyuurip.Â
Pembukaan posko pengaduan di Kantor Kecamatan Gayam ini merupakan salah satu hasil rapat koordinasi penanganan kerusuhan di area proyek EPC- 1 Banyuurip, yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro bersama Forum Pimpinan Daerah (Forpimda), SKK Migas, Dirjen Migas, ExxonMobil Cepu Limited (EMCL), operator Migas Blok Cepu, dan PT Tripatra, Senin (3/8/2015) lalu.
“Sampai hari ini ada dua subkon yakni PT PJP dan Prambanan yang mengadu tentang penagihan,” kata Field Service Manager Tripatra & Costructor, Aryo Damar di dampingi Community Affairs, Budi Karyawan saat berkunjung ke Redaksi Suara Bayuurip (SBU) usai dari Posko Pengaduan di Kecamatan Gayam.
Aryo menjelaskan, dari hasil verifikasi dan penelitian sementara, pengaduan invoice yang masuk di posko dari dua kontraktor tersebut  belum jatuh tempo.
Menurut Aryo, dari semua pengaduan yang masuk ke posko ini akan dilakukan verifikasi terlebih dahulu di internal manajemen Tripatra untuk memastikan dan mengetahui persoalan yang diadukan.
“Dari hasil verifikasi itu akan kita sampaikan penjelasan dan memberikan solusinya,” pungkas Aryo.
Budi Karyawan menambahkan, bagi kontraktor maupun pekerja yang melayangkan pengaduan di posko untuk menyertakan alamat dan identitas yang jelas. Hal ini untuk menghindari surat kaleng atau provokasi yang dapat memperkeruh suasana.
“Kita akan memberikan klarifikasi kepada pengadu yang mencantumkan identitas jelas,” pungkas Budi.(suko)