SuaraBanyuurip.com -Â Ririn Wedia
Bojonegoro – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, meminta supaya Direktorat Jendral (Dirjen) Perimbangan untuk memberikan transparansi, dan alasan yang jelas penyebab adanya lebih salur pada Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi (DBH Migas) tahun 2014.
Sekretaris Komisi B, Lasuri, menyatakan, tidak akan menerima begitu saja apa yang disampaikan oleh Dirjen Perimbangan tersebut. Karena, jika dihitung secara rasional harga minyak mentah dunia pada saat itu mencapai USD 105 per barel.
“Dan waktu itu USD 1 masih senilai Rp 10.500, tentu kalau kelebihan bayar ya tidak masuk akal,” kata Politisi asal Partai Amanah Nasional (PAN) ini.
Pihaknya mengaku, belum mendapatkan penjelasan dari Dirjen Perimbangan secara rinci bagaimana lebih salur pada DBH Migas tahun 2014 ini bisa terjadi. Namun, dalam waktu dekat bersama eksekutif akan bertandang ke Jakarta untuk meminta klarifikasi.
“Secara otomatis lebih bayar itu akan diambilkan dari DBH Migas tahun ini ataupun tahun depan. Nah, itu yang kami fikirkan saat ini. Jangan sampai terjadi gagal bayar pada proyek pembangunan yang masih berjalan,” tandasnya.
Seperti diketahui, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mendapatkan surat dari Dirjen Perimbangan terkait adanya lebih salur pada DBH Migas tahun 2014. Total dana yang harus dikembalikan senilai Rp 153,48 Miliar. (rien)