SuaraBanyuurip.com -Â Ahmad Sampurno
Blora – Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berada dikawasan perbatasan Provinsi Jawa-Tengah menjadi sorotan pemerintah setempat. Pasalnya, wilayah perbatasan menjadi rawan ketertiban umum, dan menggannggu keindahan. Diantaranya adalah perbatasan antara Blora dengan Bojoegoro, Jawa-Timur.
“Kali ini kita lakukan penertiban di wilayah Kabupaten Blora, Jawa-Tengah. Karena wilayah perbatasan menjadi kawasan rawan ketertiban umum dan keberadaannya mengganggu keindahan,” kata Sekretaris Satpol PP Provinsi Jawa Tengah, Agus Waluyo, saat melakukan operasi gabungan di Kecamatan Cepu Kabupaten Blora, Selasa (1/9/2015).
Dari pantauan menyebut, dalam operasi penertibannya dilakukan dengan cara gabungan, yaitu antara Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Jawa-Tengah dengan Satpol PP Kabupaten Blora, dan Satpol PP Kabupaten Bojonegoro.
Agus menjelaskan, Operasi tersebut bukan hanya dilakukan di Kabupaten Blora saja, tapi semua wilayah perbatasan Jawa-Tengah menjadi perhatian. Selain itu, sebagai dasar  yang digunakan penertiban adalah Peraturan Daerah (Perda) yang berlaku di Kabupaten Blora. Yaitu perda nomor 6 tahun 1990 tentang Kebersihan, Ketertiban dan Keindahan (K3).‬
“Semua yang mengundang kerawanan dan mengganggu keindahan akan kita tertibkan,” ungkapnya.
Dia mencontohkan, seperti keberadaan PKL yang berada di sekitar Jembatan Cepu perbatasan Jawa-Tengah dan Jatim.‬ Dia menilai, keberadaan PKL di gerbang masuk tersebut mengganggu keindahan kota.
“Empat bulan lalu sudah mendapat peringatan dari Satpol PP Blora. Tapi, masih saja nekat terpaksa dibongkar dan ditertibkan,” terangnya.
Dia menghimbau, masyarakat bisa menjalankan perekonomiaannya tapi tidak mengganggu ketertiban umum dan tidak mengganggu keindahan.
“Caranya, setelah digunakan untuk berjualan pada malam hari harus dibersihkan,” tandasnya.
Terpisa, ketua paguyuban PKL, Sujoko, mengaku legowo dengan tindakan Satpol PP yang membongkar lapaknya. “Tidak apa-apa dibongkar. Karena, memang sebelumnya kami sudah diberi peringatan,” ungkapnya.
Diharapkan, Pemerintah tidaknya menertibkan saja. Tetapi, juga memberikan perhatian, dan solusinya. “Kami berharap pemerintah memberikan pembinaan kepada PKL. Bukan hanya sekedar menertiban,” pintanya.
“Kami sudah sering mengajukan untuk diberikan salter sepanjang lokasi ini. Tapi belum ada perhatian dari pemerintah,” pungkasnya. (Ams)