SuaraBanyuurip.com -Â Ririn Wedia
Bojonegoro – Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres), Hasyim Muzadi, datang berkunjung ke Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, pada Rabu kemarin.
Selesai ramah tamah dengan Bupati Bojonegoro, Suyoto, mantan Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) ini langsung menggelar rapat koordinasi di rumah dinas dengan Kontraktor Kontrak Kerjasama (K3S).
K3S yang hadir diantaranya, pemilik WKP sumur tua dan Tiung Biru, Pertamina EP, operator Lapangan Banyuurip, Blok Cepu, ExxonMobil Cepu Limited, kontraktor EPC 1, Blok Cepu, PT Tripatra-Samsung, dan operator Lapangan Sukowati, JOB P-PEJ.
Salah satu kegiatan operasional minyak dan gas bumi yang mendapat sorotan dari Watimpres adalah pengelolaan sumur tua. Dimana, pasca pemutusan kontrak dua KUD di Kecamatan Kedewan, pemilik WKP, yaitu Pertamina EP menggandeng Paguyuban yang dianggap tidak memiliki dasar hukum.
“Karena Bojonegoro punya keistimewaan sebagai penyumbang 20 persen minyak nasional, perlu antisipasi terjadinya konflik sosial atau masalah lainnya,” kata Hasyim usai melakukan rapat koordinasi kepada awak media.
Watimpres meminta kepada Pertamina EP untuk merubah format keberadaan pagubuyan yang menaungi ratusan penambang sumur tua. Hal ini untuk mengantisipasi permasalahan hukum dikemudian hari.
“Formatnya harus berbentuk BUMD atau lainnya yang sesuai dengan Permen ESDM dengan memasukkan semua unsur pihak-pihak terkait didalamnya,” ujarnya. (rien)