SuaraBanyuurip.com -Â Ahmad Sampurno
Blora – Kartu Indonesia Sehat (KIS) program Presiden RI, Joko Widodo masih terganjal masalah. Dalam pencetakan kartu sakti tersebut masih mengacu pada Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) tahun 2011. Sehingga, tidak menutup kemungkinan tidak tepat sasaran maupun kesalahan teknis isi kartu.
Bidang Kesejahteraan Masyarakat, Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial (Disnakertransos), Blora, Jawa-Tengah, Hartanto Wibowo, mengaku tidak tahu menahu mengenai terbitnya KIS tersebut.
“Kami tidak tahu, tiba-tiba kartu telah tercetak dan BPJS  meminta Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) segera  membagikan kartunya,” kata Hartanto Wibowo, Senin (26/10/2015).
Mengetahui hal itu, pihaknya tidak lekas mengiyakan lantaran TKSK berada dibawah binaan Disnakertransos.
“Kami harus mengumpulkan dulu dan mengkoordinasikan. Karena BPJS tidak ada hubungan lintas sektoral,” kata dia.
Dijelaskan, yang menjadi kendala adalah, terbitnya kartu tersebut berdasarkan PPLS tahun 2011 lalu.
“Jadi, sampai saat ini masih menimbulkan polemik,” ujarnya.
Hasil validasi data yang dilakukan Disnakertransos, tidak menjadi acuan. Padahal, data yang dihasilkan lebih dari 300 ribu jiwa.
“Sedangkan data dari PPLS 2011, hanya 21786 jiwa dan baru tercetak untuk 11879 jiwa,” ungkapnya.
Terpisah, TKSK Jiken, Eko, mengaku, permasalahan yang ditemui adalah dari pencetakan kartu yang tidak sesuai. Sehingga, pihaknya merasa kebingungungan untuk membagikan KIS tersebut. Padahal, intruksi yang diberikan harus menarik kartu Jamkesmas saat memberikan kepada warga sasaran.
“Nama dan Nomor Induk Kependudukan tidak sama,” kata dia.
Dari informasi yang dihimpun, kondisi itu juga terjadi di Kecamatan Sambong harus dikembalikan semua lantaran ada kesalahan pencetakan kartu. (Ams)