SuaraBanyuurip.com -Â Ahmad Sampurno
Blora – Suhu Politik jelang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serentak Desember mendatang, mulai memanas. Terbukti, panennya laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) diterima Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten (Panwaskab) Blora, Jawa Tengah. Dalam sehari, Panwaskab melakukan dua klarifikasi terhadap para saksi pelapor.
Diantaranya, kasus yang tertuang dalam registrasi laporan 005 terkait dugaan pelanggaran oleh salah satu Tabloit Mingguan lokal. Yang diduga telah melakukan pelanggaran Pilkada dengan memuat iklan kampanye.
Namun dalam laporan tersebut, Panwas belum berhasil meminta keterangan dari para saksi. “Hari ini pelapor dan saksi tidak menghadiri undangan kami untuk dimintai keterangan,” kata Devisi penindakan Panwaskab Blora, Ninik Idhayanti, Kamis (29/10/2015).
Menurutnya, hanya ada satu saksi dari tiga saksi  yang bisa dimintai keterangan. “Sebenarnya tadi ada dua saksi yang datang, namun satu orang saksi enggan dimintai keterangan dengan alasan pelapor belum dimintai keterangan,” ujarnya.
Melihat kondisi demikian, pihaknya juga telah melayangkan undangan kepada para saksi dan pelapor. “Hari ini kita sampaikan undangan lagi untuk hadir jumat besuk,” kata dia.
Lebih lanjut dia menjelaskan, tidak menutup kemungkinan akan mendatangkan tim ahli dalam kasus tersebut. “Jika nanti terbukti ada pelanggaran maka pasangan calon (Paslon) terancam untuk dicoret,” ungkapnya.
Selain melakukan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran Tabloit Mingguan tersebut, dihari yang sama Panwas juga melakukan pemeriksaan terhadap pelapor dan para saksi atas laporan dengan nomor registrasi 006.
Diketahui, laporan tersebut menyangkut oknum guru PNS di salah satu SMP Negeri di Kecamatan Cepu. “Laporan pelanggaran pemilu dan pencemaran nama baik kepada Paslon nomor dua,” kata Ketua Panwaskab Blora, Lulus Mariyonan.
Menurutnya, jika PNS tersebut terbukti sesuai dengan laporan, maka akan terkena ancaman sangsi pelanggaran netralitas PNS. “Untuk melengkapi, kita akan mendatangkan Paslon,” ujarnya.
Dia menambahkan, mendekati pelaksanaan Pilkada serentak 9 Desember mendatang suhu politik di Blora sudah semakin memanas.
“Kalau dibandingkan dengan hari-hari yang telah lewat, suhu politik kian memanas. Mengingat banyaknya laporan dugaan pelanggaran yang masuk,” pungkasnya. (Ams)