SuaraBanyuurip.com -Â Ririn Wedia
Bojonegoro – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, Sukur Prianto, menegaskan, mundurnya musyawarah desa (musdes) tukar guling tanah kas desa (TKD) Gayam merupakan langkah yang baik untuk menciptakan suasana yang kondusif.
“Saya melihat, nampak sekali potensi terjadinya konflik internal di wilayah Gayam sangat tinggi,” kata Politisi asal Partai Demokrat kepada Suarabanyuurip.com saat ditemui dikantornya, Senin (16/11/2015).
Semua pihak baik dari operator Lapangan Banyuurip, Blok Cepu, ExxonMobil Cepu Limited (EMCL), SKK Migas, Pemkab Bojonegoro, dan DPRD harus betul-betul berbesar hati dengan adanya penundaan musdes ini.
“Banyak sekali laporan yang masuk kepada kita bahwa proses pelaksanaan TKD sudah tidak proporsional karena banyak sekali intervensi dari sana sini,” ujarnya.
Pihaknya meminta kepada EMCL dan SKK Migas supaya mengundang ketiga peserta lelang yang dinyatakan lulus verifikasi beberapa waktu lalu untuk diklarifikasi secara terbuka.
“Karena, sejak dilakukan verifikasi sampai tes kesuburan tanah, EMCL belum pernah mengklarifikasi langsung kepada tiga peserta lelang,” tandasnya.
Supaya, ketiga peserta lelang yang dinyatakan lolos dalam verifikasi administrasi mengetahui secara detail kekurangan dan kelebihan  yang dimiliki. Sehingga, apabila dinyatakan gugur akan tahu diri.
“Saran saya, sebelum dilakukan musdes sebaiknya mengundang para peserta lelang terlebih dahulu,” pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, proses tukar guling TKD Gayam seluas 13,2 hektar itu terjadi karena digunakan untuk proyek pengembangan penuh Lapangan Minyak Banyuurip, Blok Cepu. (Rien)