Terindikasi Ditumpangi Kepentingan Politik

SuaraBanyuurip.com – Ahmad Sampurno

Blora –Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Blora, Jawa Tengah, dilanda kekisruhan. Ditengarai lembaga yang menaungi para perangkat desa itu telah ditumpangi kepentingan politik menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pelkada) pada 9 Desember mendatang.

Dugaan itu muncul dari adanya pertemuan yang dilakukan oleh sejumlah perangkat desa yang tergabung dalam PPDI  se-Kecamatan Kedungtuban di Pendapa Kecamatan Kedungtuban pada (19/11/2015) lalu. Pertemuan tersebut tidak melibatkan pengurus PPDI Blora.

Ketua Tim Advokasi dan Perlindungan Hukum PPDI Blora, Eko Siswanto, mengaku khawatir terkait pertemuan yang dilakukan para perangkat desa di wilayah Kedungtuban. Sebab pertemuan itu digelar menjelang perhelatan pesta demokrasi sehingga mengakibatkan PPDI terpecah.

“Jangan sampai PPDI menjadi kelompok-kelompok, dikotak-kotak dan mudah dipecah belah. Satu-satunya wadah bagi perangkat adalah PPDI dan jangan sampai ada organisasi lain,” kata dia kepada suarabanyuurip.com, Minggu (29/11/2015).

Pertemuan yang dilaksanakan PPID wilayah Kedungtuban beberapa waktu lalu itu tak melibatkan pengurus PPID kabupaten.

“Waktu itu saya tidak mendapat undangan dan tidak diajak koordinasi. Kami khawatir pertemuan itu ditumpangi oleh kepentingan politik. Legalitasnya juga tidak jelas,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris PPDI Kecamatan Kedungtuban, Nur Hadi, yang juga  menggagas pertemuan perangkat-perangkat desa se-Kecamatan Kedungtuban mengatakan, ide pertemuan itu berawal dari kekhawatiran mereka terkait masa jabatan 20 tahun perangkat desa yang semakin tidak jelas. Padahal, dari sekian perangkat desa itu sudah ada perangkat desa yang masa jabatannya hampir habis.

“Pertemuan itu masih berada dibawah naungan PPDI, dan tidak ada maksud tertentu,” tegas Nur Hadi.

“Waktu itu kami hanya membentuk forum kecil saja. Kami sudah mengklarifikasi masalah ini kepada pengurus PPDI Kabupaten Blora,” lanjut dia.

Pertemuan kecil yang dilakukan Pendapa Kantor Kecamatan Kedungtuban beberapa waktu lalu itu hanya untuk melakukan pendataan saja.

“Sebenarnya  kami hanya melakukan pendataan saja. Kami tidak berfikir akan berbuntut seperti ini. Ini mungkin hanya miss komunikasi saja,” pungkas Nur Hadi. (ams)