SuaraBanyuurip.com – Ririn Wedia
Bojonegoro – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, Jawa Timur, terpaksa harus memutar otak untuk membiayai sejumlah kegiatan di tahun 2016. Gara-garanya, target perolehan dana bagi hasil minyak dan gas bumi ( DBH Migas) yang dipasang sejumlah Rp1,4 triliun di APBD 2016 diperkirakan tidak tercapai.
Sesuai laporan dari Kementerian Keuangan (Kemenkue) yang diterima Pemkab Bojonegoro, penerimaan DBH migas pada 2016 diproyeksikan sebesar Rp1,068 triliun. Akibatnya, Â Bojonegoro harus merevisi alokasi anggaran.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)Bojonegoro, I Nyoman Sudana, mengatakan, dengan berkurangnya target perolehan DBH migas 2016 ini, secara otomatis mempengaruhi alokasi anggaran yang sudah ditetapkan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) pemkab di dalam APBD 2016.
“Namun pengurannya apa saja, masih dalam pembahasan,” ujar I Nyoman Sudana kepada suarabanyuurip.com, Kamis (10/12/2015).
Dari estimasi APBD 2016 Bojonegoro sejumlah Rp 3,5 trilun, pengurangan anggaran dapat dilakukan pada belanja langsung yang nilainya mencapai Rp1,75 triliun. Sementara pengurangan dilakukan sekitar 30 persen atau jika dihitung, maka alokasi belanja langsung akan berkurang sekitar Rp500 miliar.
Akibat adanya pengurangan target DBH Migas ini, Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, telah melakukan evaluasi APBD Bojonegoro 2016. Di antaranya, terdapat catatan terkait pengadaan mobil dinas DPRD yang dialokasikan sebesar Rp8 miliar.
“Sesuai jadwal APBD 2016 yang sudah kami revisi, akan dibahas bersama dengan DPRD, pekan ini,” pungkas I Nyoman Sudana. (rien)