SuaraBanyuurip.com -Â Ali Imron
Tuban – Pemerintah Kabupaten Tuban, Jawa Timur, sampai saat ini belum mengirimkan berkas persyaratan pencairan Dana Desa (DD) untuk alokasi 2016 dari Pemerintah Pusat. Padahal berkas tersebut menjadi kunci pencarian DD untuk tahun ini.
“Paling lambat bulan Maret 2016 kami kirim,†kata Ketua Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa, dan Keluarga Berencana (Bapemas Pemdes KB) Tuban, Mahmudi, kepada Suarabanyuurip.com, ketika ditemui di ruang kerjanya, Rabu (13/01/2016).
Penyebabnya sampai awal tahun 2016, sedikitnya 311 desa se-Kabupaten Tuban belum mengirimkan laporan realisasi untuk DD tahun 2015.
“Kami masih menunggu laporan dari Pemerintah Desa,†imbuhnya.
Sesuai regulasi pencairan DD tahun ini, Pemkab Tuban harus memenuhi beberapa berkas, meliputi, Peraturan Daerah (Perda) terkait Anggaran Perencanaan Belanja Daerah (APBD) 2016, Peraturan Bupati (Perbup) terkait alokasi dan lokasi DD per desa tahun 2016, serta menyampaikan laporan terkait realisasi penggunaan DD tahun lalu.
DD merupakan program dari Pemerintah Pusat, berupa anggaran yang ditransfer ke 311 desa di 20 kecamatan. Terkait cara pembagiaannya dapat melalui dua tahap, meliputi, pertama alokasi dasar, dimana setiap desa mendapatkan dana Rp 565.640.000, kedua melalui alokasi formula dengan empat indikator didalamnya.
“Ada 4 indikator yang menjadi pertimbangan besaran DD,†tambahnya.
Diketahui, empat indikator tersebut meliputi, jumlah penduduk memiliki bobot 25 persen, jumlah penduduk miskin dengan bobot 35 persen, luas wilayah berbobot 10 persen, dan Indeks Kesulitan Geografis (IKG) dengan bobot 30 persen.
“Atas pertimbangan tersebut setiap desa tidak sama perolehan DD nya,†ujarnya.
Apabila dikalkulasi secara global, dari 311 desa ada desa yang memperoleh DD terendah, dan tertinggi. Catatan Bapemas Tuban DD terendah sekira Rp 594.277.385, sedangkan perolehan DD tertinggi sebesar Rp742.914.945. (Aim)