SuaraBanyuurip.com – Ririn Wedia
Bojonegoro – Komisi B, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro, Jawa Timur, mengingatkan kepada Badan Usaha Milik Daera (BUMD) PT Bojonegoro Bangun Sarana (BBS) agar tidak menjadi makelar.Â
“Apalagi, ada pergantian direktur yang diharapkan mampu memberi perubahan yang lebih baik,” kata Ketua Komisi B, Sigit Kusharianto, saat hearing bersama PT BBS dan PT ADS pada Senin (18/1/2016).
Direktur PT BBS Eddy Fritz Dominggus, menyampaikan, saat ini usaha BBS yang masih berjalan diantaranya sewa akomodasi (the residence) bersama mitra PT Etika Dharma Bangun Sarana (EDBS) dan sewa pergudangan di Desa Katur, Kecamatan Gayam, bersama mitra PT Prambanan Dwipaka.
Untuk akomodasi, kontraknya dengan operator Lapangan Banyuurip, Blok Cepu, EMCL hingga 31 maret 2016 dengan potensi pendapatan Rp134.643.600. Sementara sewa pergudangan dengan Eastern Logistik kontraknya hingga 2017 dengan potensi pendapatan sebesar Rp415.340.810.
“Meski begitu, masih ada peluang usaha lainnya di tahun 2016 ini,” imbuhnya.
Peluang usaha tersebut di antaranya penglihan lahan dari Pemkab Bojonegoro ke PT BBS dan akuisisi aset bangunan mlik PT EDBS pada persewaan gudang perkantoran di Desa Talok, Kecamatan Kalitidu. Potensi pasarnya dapat disewakan kepada PEPC maupun Pertamina Aset IV.
Peluang usaha selanjutnya adalah, akuisisi aset lahan dan bangunan PT Prambanan Dwipaka pada sewa gudang di Desa Katur. Dengan potensi dapat disewakan pada PEPC, PEP Asset IV, dan pabrik pupuk.
“Peluang terakhir yakni KSO Lapangan Malo,” tandasnya.(rien)