SuaraBanyuurip.com – Ali Imron
Tuban – Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan (Dinsosnaker) Kabupaten Tuban, Jawa Timur, mempertanyakan pola rekrutmen Tenaga Kerja (Naker) yang digunakan oleh PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. Karena sejak berdirinya perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Bumi Ranggalawe itu kerap menimbulkan problem sosial di lingkungan perusahaan.
“Hampir 22 tahun selalu ada kemelut dengan warga,” kata Kepala Dinsosnaker Tuban, Nur Jannah, kepada Suarabanyuurip.com, ketika ditemui usai pertemuan dengan karang taruna (Kartar) di kantor utama PT SI Tuban, Jumat (5/2/2016).
Selaku instansi yang menangani urusan ketenagakerjaan, pihaknya kecewa karena PT SI kerap mangkir dari undangan pemerintah kabupaten (Pemkab) setempat. Selain itu, kurang transparan soal kualifikasi perekrutan Naker yang dibutuhkan perusahaan.
Pihaknya menekankan sesuai izin prinsip point 3 dan 6 yang telah dikantongi PT SI, idealnya diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
“Kami yakin apabila izin prinsip berjalan, urusan sosial pasti selesai,” imbuhnya.
Adanya aksi dan protes dari Katar, maupun Kepala Desa (Kades) ring 1 menandakan ada yang tidak beres. Secepatnya pihak SI harus mengecek di bagian SDM, dan perekrutan Naker baik di induk maupun anak perusahaan.
Hal tersebut merupakan satu cara untuk menjalankan perekrutan yang memprioritaskan warga ring 1. Selain itu, segera memberikan pelatihan baik skill maupun non skill kepada masyarakat sekitar industri.
“Minimal dari CSR ada pendidikan untuk calon Naker,” tambahnya.
Dinsosnaker meminta SI untuk bersinergi dan terbuka soal Naker. Baik pemkab maupun rekanan serupa karena Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) telah siap mensuprort perkembangan perusahaan BUMN.
Tercatat, dua tahun terakhir sedikitnya ada 20 Naker otomotif, dan 20 Naker tukang las bersertifikat binaan BLKI masih menganggur. Akibatnya BLKI tahun 2016 belum membuka pelatihan kembali terhadap lulusan SMA sederajat.
“Stok tersebut belum terakomodir, soalnya industri tidak pernah transparan,” kata Nur Janah, mengungkapkan.
Terpisah, Kabiro Humas dan CSR PT SI, Wahyu Darmawan, mengatakan, perekrutan Naker yang diterapkan di induk perusahaan langsung diserahkan konsultan. Kemudian hasilnya baru dipekerjakan di induk maupun anak perusahaan.
Konsultan tersebut berjalan sesuai instruksi bagian SDM dan perukrutan Naker. Bagaimana kualifikasi Naker, dan berapa jumlah yang dibutuhkan diakomodir kedua belah pihak.
Selain itu, pihaknya menyetujui mulai tahun ini akan ada alokasi dana CSR untuk pendidikan calon Naker. Asalkan pelatihannya jelas, dan logis untuk meningkatkan ketrampilan warga ring 1.
“Kami setuju ada pelatihan menggunakan dana CSR,” sambungnya.
Pihaknya mempersilahkan kepada Kartar melalui Kades segera mengusulkan program pelatihan yang sesuai kebutuhan warga.
Terkait, perekrutan Naker pihaknya tidak dapat menjawab dengan detail, apalagi membuat keputusan. Penyebabnya kewenangannya sebatas alokasi CSR industri.
“Usulan akan kami sampaikan ke bagian SDM dan perekrutan Naker,” pungkasnya.(aim)