SuaraBanyuurip.com – Ali Imron
Tuban – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban, Jawa Timur geram dengan masih tingginya tunggakan piutang 14 pasar desa di wilayahnya. Sampai bulan Februari 2016, jumlah piutang mencapai Rp432 juta lebih.
“Masih tinggi piutang pasar desa,” kata Kepala Bidang (Kabid) Pedagangan Dinas Perekonomian dan Pariwisata (Disperpar) Tuban, Bhismo Setyo Adji, kepada suarabanyuurip.com, ketika dikonfirmasi di ruang kerjanya, Jumat (19/02/2016) kemarin.
Selama ini anggotanya telah bekerja keras menagih kepada masing-masing desa, namun hasilnya nihil. Konsekuensinya bulan ini tunggakan tersebut bakal dilaporkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pusat.
“Kebetulan bulan ini BPK mengaudit seluruh Satuan Kerja Pemkab Tuban,” imbuhnya.
Sebenarnya Pemkab melaporkan masalah tersebut karena bakal memicu reaksi berantai dari BPK ke Pemkab Tuban.
“Mau bagaimana lagi pengelola pasar desa terus berbelit,” tambahnya.
Diketahui, pasar desa di Kabupaten Tuban, telah dikelola langsung oleh pemerintah desa (Pemdes). Sehingga kepala desa (Kades) bertanggung jawab penuh atas operasional pusat perekonomian masyarakat desa tersebut.
Tunggakan piutang tersebut sudah berlangsung sejak tahun 2012 silam sampai bulan Februari 2016 masih ada 14 pasar desa yang menunggak.
“Bahkan tahun lalu dua kades terpaksa dipidanakan,” tambahnya.
Meski demikian pemkab tetap berkomitmen mendukung berjalannya roda perekonomian desa melalui pinjaman modal. Bukan interaktif positif yang diterima pemkab malah sebaliknya. Padahal Pemda tidak mematok batasan ansurannya.
“Berapapun angsurannya bakal diterima,” tandasnya.
14 pasar tersebut menyebar di 20 kecamatan, dan jumlah piutangnya bervariatif. Rencananya pasca audit BPK hasilnya akan diinformasikan.
“Tunggu audit BPK dulu,” pungkasnya.(aim)