SuaraBanyuurip.com -Â Athok Moch Nur Rozaqy
Bojonegoro – Menyikapi capaian target produksi puncak di Lapangan Banyuurip, Blok Cepu sebesar 165.000 barel per hari (bph). LSM Masyarakat Sekitar Tambang Peduli Minyak (MSTPM) berpendapat agar persoalan ‎isu sosial ekonomi masyarakat diselesaikan dulu oleh perator Blok Cepu, ExxonMobil Cepu Ltd (EMCL).
Terutama masalah Tanah Kas Desa (TKD) Gayam, Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur yang kemudian berimbas pada dicabutnya ‎izin HO proyek Banyuurip.
“Informasinya izin HO masih dicabut oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro tapi kegiatan proyek kok masih berjalan,” kata Ketua LSM MSTPM, Suparmo kepada Suarabanyuurip.com Selasa (8/3/2016).
Menurutnya, seharusnya Pemkab Bojonegoro meminta penjelasan kepada EMCL terkait capaian puncak produksi di Lapangan Banyuurip dan kejelasan perizinan pencabutan izin HO. Sehingga, capaian puncak produksi dapat berlangsung lancar tanpa ada persoalan.
“Pemkab harus tegas, izinnya bagaimana kelanjutannya. Masih dicabut apa tidak?,” ucapnya.
Sebagaimana diketahui, jumlah produksi Lapangan Banyuurip, Blok Cepu telah mencapai puncak sebesar 165 ribu bph. Meski pengerjaan proyek Engineering Procuremen, and Construktion (EPC) rampung puncak produksi tersebut merupakan target yang diharapkan pemerintah. Bahkan target puncak produksi sempat mengalami penundaan di tahun 2014 dan 2015. (Roz)