SuaraBanyuurip.com -Â Ririn Wedia
Bojonegoro – Publish What You Pay (PWYP) Indonesia menilai pemerintah kurang serius dalam membenahi tata kelola sektor energi. Misalnya dari segi  Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) saja, sektor energi masih mendapat porsi yang kecil sedangkan minerba dan migas merupakan wilayah yang luas untuk ditangani.
“Ada kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan selama satu tahun belakangan tidak terlalu menyuplai perbaikan di sektor energi,” ujar Koordinator Nasional Publish What You Pay, Mariati Abdullah, Rabu (23/3/2016).
Selain itu, pemanfaatan bahan bakar fosil masih signifikan, padahal Indonesia menjadi salah satu negara yang turut menandatangani piagam Paris untuk perubahan iklim.
“Dalam piagam paris disebutkan bahwa Indonesia berjanji akan mengurangi 29 persen emisi secara mandiri, 41 persen dengan bantuan luar negeri,” tandasnya.
Sementara proyek listrik 35 ribu megawatt, dalam RUPTL PLN, penggunaan batubara masih dominan. Padahal ketahanan energi sebuah negara bisa dilihat sejauh mana negara tersebut mengembalikan cadangan dari eksploitasi.
“Namun kita masih mayoritas mengkonsumsi minyak, gas dan batubara,” pungkasnya. (Rien)