Pansus DBH Migas Belum Terbentuk

SuaraBanyuurip.com – Ahmad Sampurno

Blora-  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Blora, Jawa Tengah, hingga hari ini belum membentuk panitia khusus (Pansus) dana bagi hasil (DBH) Migas Blok Cepu. Padahal, sejumlah elemen di wilayah Blora mendesak kepada DPRD maupun Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat untuk segera mengajukan judicial reveiw (uji materi) terhadap Undang-undang No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang di dalamnya mengatur DBH Migas.

Ketua Badan Legislasi (Banleg) DPRD Blora, Siswanto,  mengatakan, hingga saat ini belum ada pengajuan Judicial Review  UU No33/2004 ke Makamah Konstitusi (MK).  Sebab hal itu masuk pada program Pansus DBH Migas yang dipimpin langsung Wakil Ketua DPRD Blora, Aminudin.

 “Pansusnya belum terbentuk,” kata Siswanto kepada suarabanyuurip.com, Rabu (30/3/2016).

Usai dirapatkan dengan anggota, setiap fraksi di DPRD diminta menyetorkan nama untuk dijadikan anggota pansus. “Setelah itu, sampai sekarang belum ada follow aup-nya,” ucap Siswanto.

Dikonfirmasi  terpisah, Wakil ketua DPRD Blora, Aminudin,  belum memberikan penjelasan terkait perkembangan pembentukan pansus DBH. Dalam pesan singkatnya, Aminudin menyarankan untuk konfirmasi dulu kepada Bagian Legislasi Sekretariat DPRD.

“Saya masih di luar kota,” katanya.

Sebelumnya, Tenaga Ahli Komisi VII DRRI, Seno Margo Utomo, menyarankan agar  Pemkab Blora tidak terpengaruh model pencitraan DPRD. “Karena saya  yakin Pansus yang dibuat cuma untuk alasan kunker tidak jelas. Itu untuk menghabiskan uang rakyat,” tegasnya.

Senada disampaikan Direktur LSM Blora Crisis Center (BCC), Amin Faried. Dia menilai pansus DBH Migas hanya permainan DPRD Blora.

“Pemkab Blora harus segera melakukan Judicial Review, jangan menunggu DPRD,” tandas Amin.(sam)