SuaraBanyuurip.com – D Suko Nugroho
Bojonegoro – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro, Jawa Timur meminta kepada ExxonMobil Cepu Limited (EMCL) lebih transparan tentang biaya operasional yang dikeluarkan selama melakukan kegiatan di Lapangan Banyuurip, Blok Cepu. Alasannya, biaya operasional yang dikeluarkan masuk dalam cost recovery yang akan berdampak terhadap dana bagi hasil (DBH) migas yang diterima Bojonegoro.
“Jelas itu akan berdampak. Makanya harus disampaikan secara transparan,†tegas Ketua Komisi B DPRD Bojonegoro, Sigit Kushariyanto kepada suarabanyuurip.com, Selasa (5/4/2016).
Dari hasil sidak komisinya pada Senin (4/4/2016) kemarin, dijumpai aktifitas tinggi yang ditandai banyaknya kendaraan operasional mewah, dan puluhan bus di dalam lokasi Lapangan Banyuurip. Belum lagi tenaga kerja asing yang diperkirakan cukup banyak.
“Semua itu dipastikan mengeluarkan biaya besar yang masuk dalam cost recovery,†tandasnya.
Menurut Sigit, seharusnya yang dilaporkan EMCL, SKK Migas, dan Kementerian Keuangan bukan hanya lifting dan biaya tetap seperti asset yang nantinya akan menjadi milik negera. Melainkan variable cost untuk kegiatan operasional.
“Dari laporan yang kami terima kemarin, biaya selama eksplorasi sekitar Rp40 triliun, tapi itu biaya tetap. Sedangkan untuk biaya kegiatan harian, bulanan, tahunan tidak disampaikan,†kata politisi Partai Golkar itu.
Untuk itu dewan meminta agar hasil audit untuk semua kegiatan di proyek Banyuurip disampaikan secara transparan supaya masyarakat Bojonegoro mengetahuinya.
“Karena bagaimana pun juga itu berhubungan dengan DBH Migas yang diterima Bojonegoro, dan DBH menjadi hak masyarakat,†pungkas Sigit.(suko)      Â