SuaraBanyuurip.com -Â Ali Imron
Tuban – Gubernur Provinsi Jawa Timur, Soekarwo, meminta kepada seluruh Bupati/Walikota di wilayahnya mulai tahun 2017 mengalokasikan sebagian dana Anggaran Perencanaan dan Belanja Daerah (APBD) untuk Badan Perkreditan Rakyat (BPR). Sebab, alokasi tersebut lebih strategis, dan efektif untuk menumbuhkan potensi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di daerah.
“Sebagian APBD harus dialokasikan ke suku bunga,†kata Pakde Karwo, sapaan akrab Soekarwo, kepada suarabanyuurip.com, dalam acara pameran Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) XIII, dan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-44 Provinsi Jawa Timur yang diselengarakan di Kabupaten Tuban, Rabu (11/5/2016).
Dia menilai, miliaran APBD separuhnya lebih potensial dialokasikan ke suku bunga, dengan bunga sangat murah kisaran 6% sampai 8%. Hal itu berbeda apabila dialokasikan di Satuan Kerja (Satker) Pemerintah Kabupaten (Pemkab), lambat laun akan habis tanpa perkembangan.
Pakde Karwo mengkakulasi apabila dalam empat bulan diberlakukan, UMKM daerah mampu berkompetisi dengan UMKM di Jawa Tengah, maupun Bali. Sebab, ongkos trasportasi murah menyebabkan pelaku UMKM tidak merugi.
“Terpenting potensi perempuan harus diberdayakan,†imbuhnya.
Alasannya peranan perempuan tidak terlepas dari nilai gotong royong. Sehingga ketika usaha kecil di pegang perempuan dipastikan cepat berkembang, lantaran memiliki sifat gemi, setiti, lan ati-ati.
Dia berpesan, sejak bulan Februari 2016 lalu, setiap pimpinan daerah di Jatim harus merealisasikan 4 hal. Pertama, Bupati/Walikota harus memperbarui kualitas Tenaga Kerja (Naker) sebagian di bidang pertanian desa untuk diarahkan ke industri primer dan skunder. Intinya jangan menjual hasil panen secara langsung, tetapi lebih baik diolah terlebih dahulu.
“Serupa jangan jualan pisang tetapi jualan kripik pisangnya,†pesannya.
Kedua, membenahi program di Sekolah Menegah Kejuruan (SMK), ketiga Bupati/Walikota harus mendorong insdustri kecil perempuan, dan keempat memprioritaskan infrastruktur pedesaan, sehingga ongkos beban transportasi hasil pertanian tidak selalu menjadi beban petani.
Pakde Karwo menargetkan tahun 2017 UMKM di Jatim siap tempur dengan Negara Asia. Sebab saat ini perkembangan ekspor impor Jatim, lebih unggul dibandingkan Negara Malaysia, dan Singapura.
“Saat ini ekspor impor Jatim surplus sebesar Rp 257 juta dolar,†jelasnya.
Sedangkan ekspor impor antar pulau mencapai Rp312 triliun, dan tahun depan dipastikan ada dana sebesar Rp120 triliun yang dinikmati masyarakat Jatim. Meskipun demikian, ada dampak negatif dari tingginya kemampuan membeli masyarakat Jatim. Salah satunya seluruh ruas jalan Nasional, Provinsi, maupun Kabupaten akan semakin macet.
“Hal demikian harus diantisipasi oleh seluruh satuan keamanan,†tandasnya.
Apabila dilihat dari sisi ekonomi ada dampak positifnya, sebab tahun ini pertumbuhan ekonomi provinsi meningkat menjadi 5,34%, dari angka 5,01% di tahun 2015 lalu. Sehingga rata-rata perkembangan ekonomi kisaran 5,6% sampai 5,8%.(aim)