SuaraBanyuurip.com – Ririn Wedia
Bojonegoro – Permasalahan yang terjadi di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Padangan, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, hingga menyebabkan mundurnya dokter spesialis mulai ditanggapi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat.
Wakil rakyat akan segera melakukan klarifikasi kepada menejemen rumah sakit yang saat ini sedang dilakukan pembangunan enam lantai dengan biaya APBD sebesar Rp80 miliar tersebut.
“Yang kami dengar hanya masalah struktur organisasinya saja. Dirutnya bukan dari kalangan medis,” kata Wakil Ketua Komisi C, Abdullah Umar kepada suarabanyuurip.com, Selasa (26/7/2016).
Komisi dewan yang salah satunya membidangi masalah kesehatan itu mengaku kaget dengan adanya kabar dokter spesialis yang mengundurkan diri dari rumah sakit plat merah tersebut.
Jika kabar tersebut benar, seharunya, menurut Umar, tidak perlu terjadi karena masyarakat membutuhkan pelayanan yang maksimal.
“Kami perlu mengecek kebenaran kabar ini, apa benar ada dokter spesialis yang mundur berikut alasannya,” tegas Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.
Disinggung tentang kabar dugaan praktik korupsi yang beredar, Umar mengaku belum mendengarnya. Namun demikian, pihaknya akan memanggil jajaran Direksi RSUD Padangan untuk mengklarifikasi berita yang sudah beredar di media.
“Mereka harus memberikan penjelasan dan bukti sejelas jelasnya untuk menjawab pertanyaan masyarakat selama ini,†tegasnya.
Jika terbukti ada kesalahan, Komisi C akan mengambil sikap tegas.â€Kita perlu klarifikasi dulu di lapangan, tidak gegabah begitu saja,” pungkasnya.
Sebelumnya, salah satu perawat setempat, DN, juga melaporkan adanya dugaan praktik korupsi yang terjadi di rumah sakit ini. Bahkan DN mengaku telah mengumpulkan sejumlah bukti untuk diserahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).(rien)