SuaraBanyuurip.com -Â Ahmad Sampurno
Blora – Para pedagang di pasar induk Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah mulai merasa resah dengan desas desus akan dibongkarnya pasar induk Cepu untuk direnovasi. Salah satunya seperti yang dirasakan Sukarjo, pedagang kelontong Pasar Induk Cepu.
Menurutnya, kabar tersebut sudah menyebar dikalangan para pedagang pasar Induk sehingga membuat mereka resah.
“Antara bulan Agustus sampai September ini. Kabar yang diterima para pedagang, batas pembersihan toko sampai tanggal 15 Sepetember,” katanya, kepada suarabanyuurip.com.
Untuk memastikan kebenarannya, Sukarjo mencoba mencari informasi dari Kepala Pasar, ternyata tidak mendapat informasi yang memuaskan.
“Kami diminta untuk berjualan seperti biasa,” jelas pria baya ini.
Dia menyayangkan tidak adanya sosialisasi dari pemerintah kepada para pedagang. Seharusnya pemerintah melakukan sosialisasi terlebih dulu sebelum melakukan renovasi.
“Pedagang besar pernah di panggil dan dikumpulkan terkait adanya rencana itu,” ungkap dia.
Diharapkan bagi pedagang kecil dibuatkan tempat dulu untuk menaruh barang-barang. Karena tidak mungkin para pedagang kecil mengontrak tempat.
“Dengan disediakan tempat pedagang kecil bisa terhindar dari kerugian,” katanya.
Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi (Disperindagkop) dan UKM Blora, Maskur, membenerkan adanya kabar rencana renovasi pasar Induk Cepu terrsebut. Perbaikan direncanakan akan dilakukan tahun ini. Antara bulan Agustus atau September.
“Itu masih rencana, tapi persisnya kapan masih menungggu keputasan,” ungkap Maskur terpisah.
Dia mengungkapkan, bahwa saat ini sudah tersedia anggaran sebesar 10 Miliar bantuan Provinsi. Untuk digunakan renovasi dan pemindahan Pasar Induk Blora. Masalahnya dalam penggunaan anggaran tersebut untuk perbaikan Pasar Induk Cepu harus melalui APBD perubahan.
Kondisi itu membuatnya merasa kesulitan. Pasalnya, jika anggaran tersebut tidak terserap tahun ini maka akan hangus dan ditarik kembali ke Provinsi.
“Pertengahan bulan ini akan kami pastikan, kalau memang tidak bisa ya kami batalkan dengan risiko anggaran ditarik kembali ke Provinsi,†paparnya. (ams)