SuaraBanyuurip.com – Ririn Wedia
Bojonegoro – Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, mengaku geram dengan sikap operator Unitisasi Gas Lapangan Jambaran – Tiung Biru (J-TB), Pertamina Eksplorasi dan Produksi Cepu (PEPC).
Gaga-garanya anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu tak mematuhi analisis dampak lalu lintas (Andalalin) untuk pelaksanaan proyek J-TB. Salah satunya tidak dipasangnya rambu-rambu lalu lintas di titik tertentu menuju lokasi proyek.
Padahal apa yang tertuang dalam andalalin wajib dilaksanakan oleh semua operator minyak dan gas (migas) termasuk PEPC yang kini mulai melakukan pengerjaan infratruktur penunjang J-TB.
“Sudah dilaksanakan, tapi kok kita merasa dibodohi,” kata Kepala Dishub, Iskandar, Sabtu (6/8/2016).
Hal itu dirasakan Dishub saat melakukan pengecekan di lapangan. Dimana, ada titik-titik tertentu yang seharusnya dipasang rambu-rambu lalu lintas, tapi justru dipasang banner.
“Disuruh masang rambu, malah dipasang banner dengan tulisan peringatan. Sana yang pinter atau saya yang bodoh ini?,” imbuhnya.
Oleh sebab itu, pihaknya akan melakukan review terhadap Andalalin pada pelaksanaan proyek J-TB, dan tetap meminta PEPC yang melaksanakan, bukan kontraktornya.
“Semua andalalin proyek migas harus dilakukan operatornya, bukan kontraktor. Ini mengingat pengalaman terdahulu ada yang bangkrut akhirnya andalalin tidak dilaksanakan,” tandasnya.
Kontraktor yang dimaksud adalah PT Intermedia Energi, mitra dari PT BBS yang gagal membangun fasilitas gas suar bakar (flaring) dari Lapangan Sukowati, Blok Tuban.
Sementara itu suarabanyuurip.com masih berusaha mendapatkan konfirmasi dari juru bicara PEPC.(rien)