SuaraBanyuurip.com -Â Samian Sasongko
Bojonegoro – Forum Komunikasi Kontraktor Lokal-Bersatu (FKKL-B) mendukung Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, Jawa Timur melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), PT Bojonegoro Bangun Sarana (BBS) berencana membangun kilang mini sendiri.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) FKKL-B, Mohammad Mahmudi, mengaku, mengapresiasi antara eksekutif dan legislative yang telah bergandeng menyatukan tujuan membangun kilang minyak atau oil refinery demi mewujudkan Bojonegoro bermartabat dan punya daya saing sumber daya manusia (SDM) di tingakat daerah, nasional.
Bahkan membuka mata dunia bahwa Kota Ledre (sebutan lain Bojonegoro) jadi barometer energy yang bisa menghasilkan product dari lokal dan mengolah dengan tenaga local yang sangat mumpuni. Tak mustahil jika program Bojonegoro menjadi lumbung energy bisa terwujud.
“Tujuannya kan bagus tentu kami mendukung, apalagi produksi puncak Blok Cepu 165.000 barel per hari telah tercapai. Jadi tidak salah jika Pemkab Bojonegoro membangaun kilang minyak sendiri,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) FKKL-B, Mohammad Mahmudi, kepada Suarabanyuurip.com, Rabu (10/08/2016).
Berkaitan dengan peluang, FKKL-B yang merupakan salah satu wadah dari kontraktor sekitar Banyuurip, Blok Cepu, optimis banyak peluang yang didapat nantinya. Karena kontraktor lokal yang tergabung di FKKL-B telah banyak menunjukkan kualitas dan kuantitas baik SDM, dan financial.
Termasuk bekal pengalaman selama empat tahun di proyek engineering procurement, and construction (EPC) Banyuurip dan pembongkaran restorasi GOSP, serta pegerjaan TWU, kontraktor lebih siap dan akan senantiasa meningkatkan SDM maupun pendapatan.
“Kalau pembangunan kilang ya harus dekat sumur. Sehingga biaya yang timbul untuk investasi akan lebih minim dan mengoptimalkan produksi. Kalau jauh, ya nggak bagus karena kita punya lahan dan bagian 10 persen dari produksi 165.000 minyak. Bayangkan kalau jauh tentu nggak maksimal, karena biaya perawatan yang dikeluar lebih banyak,” tandas warga Desa Gayam, Kecamatan Gayam, Bojonegoro ini.
Dia mengaku, tidak mempersoalkan jika BUMD menggandeng investor. Hanya saja BUMD harus memperhatikan tigal hal. Pertama kemana arah kebijakan politik pemerintah Bojonegoro, kedua kemampuan SDM dan Financial yang cukup, setidaknya BUMD sudah punya lahan, MoU konsumen Pertamina dan lain-lain untuk bergening agar nilai BUMD lebih berbobot dan mandiri. Ketiga, nilai komersial harus di perhitungkan dengan bangun kilang setidaknya meningkatkan kesejahteraaan masyarakat Bojonegoro.
“Di era dan zaman kayak gini FKKL-B sangat siap dan ingin Pemkab Bojonegoro bukan sekadar angan-angan semata tetapi juga bisa mewujudkan,” imbuh pria berperawakan subur ini.
Harapannya keterlibatan kontraktor lokal harus maksimal. Hal itu sesuai dengan amant Peraturan Daerah (Perda) nomor 23 tahun 2011 tentang konten lokal yang di miliki Pemkab Bojonegoro.
“Selain itu, BUMD kedepan harus lebih maju baik, komitmen, disiplin dan profesional,” pungkas warga desa ring satu Banyuurip, Blok Cepu ini.
Rencana pembangunann kilang minyak itu dilakukan selain karena berhentinya operasi kilang minyak Tri Wahana Universal (TWU) di Desa Sumengko, Kecamatan Kalitidu, Bojonegoro, sejak bulan Januari 2016 lalu karena tak dapat pasokan minyak dari Lapangan, Banyuurip.
Juga adanya Peraturan Presiden (Perpres) nomor 146 Tahun 2015, tentang pelaksanaan pembangunan kilang yang telah dikeluarkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) 2015 lalu. Terutama pembangunan kilang minyak di daerah penghasil minyak atau daerah yang memiliki sumber minyak perlu dilakukannya.
Jadi sudah selayaknya jika Pemkab Bojonegoro membangun kilang minyak. Sebab memiliki sumber minyak dan gas bumi (Migas). Yakni, sumber minyak Banyuurip, Blok Cepu di Kecamatan Gayam yang di operatori ExxonMobil Cepu Limited (MCL), dan Unitisasi Lapangan Gas Jambaran – Tiung Biru (J-TB) yang dioperatori oleh Pertamina Eksplorasi dan Produksi Cepu (PEPC). (Sam)