SuaraBanyuurip.com – Winarto
Bojonegoro – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, Jawa Timur, dinilai gagal menyelesaikan masalah sosial migas di wilayahnya. Banyak gejolak sosial muncul yang berujung demo yang dilakukan warga sekitar tambang migas.
Padahal sebelumnya Bupati Bojonegoro, Suyoto mengklaim berhasil menyelesaikan masalah sosial migas Banyuurip. Bahkan dihadapan pejabat Kementerian ESDM dan SKK Migas saat resepsi pencapaian produksi puncak Banyuurip di Jakarta beberapa waktu lalu, Suyoto mengatakan ada tiga kunci keberhasilan Bojonegoro menangani masalah migas yakni saling memahami di antara pihak, kesediaan untuk menyesuaiakan atas aspirasi pihak lain, dan tidak kaku pada kepentingan masing-masing.
“Jika pemkab mengklaim berhasil mengatasi masalah sosial migas, itu tidak sepenuhnya benar,” kata Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Banyuurip – Jambaran (Forkomas Ba-Ja), Parmani kepada suarabanyuurip.com, Rabu (31/8/2016).
Sesuai catatan Forkomas Ba-Ja, sejumlah gejolak sosial itu terjadi hampir di seluruh kawasan migas di wilayah Bojonegoro. Mulai Lapangan Sukowati, Blok Tuban; Lapangan Banyuurip, Blok Cepu; Lapangan Unitisasi Gas Jambaran – Tiung Biru (J-TB), dana Lapangan Sumur Minyak Tua.
Di Lapangan Sukowati, Blok Tuban, yang di operatori Joint Operating Body Pertamina – Pterochina, misalnya. Warga Ngampel, Kecamatan Kapas, sempat melakukan penghadangan moving rig pemboran karena menuntut dana tali asih. Aksi ini berhasil diselesaikan dengan di mediasi Polres Bojonegoro.
Kemudian di Lapangan Banyuurip, Blok Cepu, yang dioperatori ExxonMobil Cepu Limited (EMCL). Warga Mojodelik, Kecamatan Gayam, ring satu Lapangan Banyuurip, melakukan unjuk rasa besar-besaran menuntut kompensasi atas flaring. Bahkan demo dilakukan dua kali tapi tak kunjung ada penyelesaian.
“Masalah ini belum selesai. Bahkan warga tidak mau difasilitasi oleh Pemkab,” ujar tokoh masyarakat Desa Brabowan, Kecamatan Gayam, ring 1 Lapangan Banyuurip itu.
Menurut Parmani, masih munculnya gejolak sosial masyarakat sekitar tambang migas ini menandakan tidak efektifnya kinerja tim Kandungan Lokal yang dibentuk Pemkab Bojonegoro.
“Seharusnya tim ini sudah mendeteksi dini persoalan yang ada dan segera melakukan pendekatan untuk mencari solusi bersama sehingga aksi penghadangan dan unjuk rasa bisa diredam,” kata Parmani, menjelaskan.
“Padahal sedikit saja kegiatan migas tergangu kerugiannya sangat besar. Dampaknya, selain berpengaruh terhadap iklim investasi dan pendapatan negara, juga daerah penghasil seperti Bojonegoro, bahkan desa penghasil,” lanjut dia.
Untuk itu, Forkomas Ba-Ja meminta kepada Pemkab Bojonegoro agar memaksimalkan kinerja Tim Konten Lokal dalam mengawal masalah migas. Sebab di Bojonegoro sebentar lagi akan dimulai mega proyek JTB.
“Apalagi sekarang sudah muncul gejolak sosial yang mengiringi proyek itu. Meski masih tergolong kecil, tapi jangan sampai tragedi di Banyuurip terulang lagi,” pungkas Parmani.(win)