SuaraBanyuurip.com – Ririn Wedia
Bojonegoro – Pemerintah Desa (Pemde) Mojodelik, Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, menilai kebutuhan tenaga kerja untuk proyek di Banyuurip, Blok Cepu, melalui paguyuban kepala desa (Kades) merugikan warganya.
“Karena antara desa terdampak dan tidak memperoleh hak yang sama. Padahal seharusnya itu dibedakan,” tegas Kepala Desa Mojodelik, Yuntik Rahayu saat menghadiri pertemuan perwakilan warganya di Mapolres Bojonegoro, Senin (5/9/2016) kemarin.
Karena alasan itulah dirinya tidak setuju atas jawaban operator, ExxonMobil Cepu Limited (EMCL), jika kebutuhan tenaga kerja dikoordinasikan melalui Paguyuban Kades Se Kecamatan Gayam.
Selain itu, pihanya juga menyanyangkan tidak adanya posko kesehatan selama 24 jam yang didirikan EMCL. Padahal, kata Yuntik, pada sidang analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) EMCL akan mendirikan posko tersebut.
“Pada saat flare membesar saya dua kali menghubung emergency call, tapi tidak diangkat. Sedangkan pada waktu itu warga sudah mulai panik,” kata dia mengungkapkan.
Untuk itu dirinya meminta kepada pemerintah kabupaten (Pemkab) mendengar keluhan dari warga Mojodelik. “Äpalagi selama ini tidak ada pemberitahuan skala volume gas yang dikeluarkan flare berapa,” pungkasnya.
Menanggapi hal itu, Asisten I Bidang Hukum dan Pemerintahan Pemkab Bojonegoro, Djoko Lukito menyarankan kepada EMCL untuk membenahi emergency call. “Kita juga sudah memerintahkan kepada BLH untuk memantau kebisingan dan suhu di sana,” pungkas Djoko.(rien)