SuaraBanyuurip.com –Â Ririn Wedia
Bojonegoro – Hingga saat ini, masih ada kantong-kantong kemiskinan yang jarang tersentuh oleh program kesejahteraan rakyat. Beberapa wilayah yang masuk kantong kemiskinan di wilayah Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur berada di wilayah pedesaan, khususnya desa-desa sekitar hutan.
Direktur Bojonegoro Institute (BI), Aw Syaiful Huda mengatakan, kantong-kantong kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro berada di wilayah pedesaan, khususnya desa di sekitar hutan.
“Dari data yang kami analisis, menunjukkan 20 peringkat desa dengan jumlah penduduk miskin tertinggi kategori Desil 1, hanya dua diantaranya yang tidak masuk di kawasan hutan. Lainnya adalah desa-desa di sekitar hutan,” jelas Awe.
Menurut Awe, penduduk miskin Desil 1 adalah 10 persen rumah tangga atau individu dengan tingkat kesejahteraan terendah di Indonesia. Terdapat banyak faktor yang menyebabkan desa-desa di wilayah hutan menjadi basis kemiskinan.
Diantaranya disebabkan banyaknya keterbatasan sumber daya dan akses yang dimiliki, antara lain minimnya akses pendidikan dan ketrampilan, fasilitas irigasi, kesehatan, transportasi dan lain sebagainya.
“Ada diantaranya warga desa tersebut kesulitan akses air bersih, terdapat juga kepala rumah tangga perempuannya cukup tinggi,” ungkapnya.
Ia juga mencontohkan bahwa penduduk desa di sekitar hutan, rata-rata bekerja di sektor pertanian, baik sebagai petani maupun buruh tani. Tetapi kebanyakan mereka masih mengandalkan sistem tadah hujan, fasilitas irigasi pun sangat minim.
“Ketika musim kemarau, kebanyakan mereka tidak bekerja maksimal. Ya bekerja, tapi istilahnya serabutan,” ujar Awe.
Karenanya menurut Awe, kantong-kantong kemiskinan harus menjadi prioritas wilayah intervensi program penanggulangan kemiskinan. Baik dari sisi politik kebijakan anggaran, maupun strategi dan bentuk program harus sesuai karakteristik kemiskinan masing-masing wilayah.
Satu hal yang terpenting lagi, bahwa kemiskinan disebabkan faktor multidimensi, sehingga cara penanggulangannya juga harus menggunakan pendekatan multidimensi dan terintegrasi.
“Ibaratnya jika si A dan si B dinyatakan miskin, maka semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait kemiskinan, membuat suatu program yang diinisiasi bersama-bersama untuk memberdayakan si A dan si B tersebut,” imbuhnya.
Misalnya Dinas Pendidikan mengintervensi program dari sisi peningkatan pendidikan dan ketrampilan. Dinas Tenaga Kerja, mengintervensi dengan perlibatan pada program-program yang mensyaratkan swakelola, begitu juga dinas-dinas lainnya. Ini namanya sinergis dan terintegrasi.
Berdasarkan data yang diolah dari data TNP2K, peringkat desa dengan jumlah penduduk miskin tertinggi di Kabupaten Bojonegoro untuk kelompok Desil 1, antara lain Desa Nganti, Meduri, Bobol, Napis, Sumberejo-Margomulyo dan lainnya. (Rien)