SuaraBanyuurip.com – d suko nugroho
Bojonegoro – Desa Ngasem, Kecamatan Ngasem, masuk lima besar desa terbaik dalam penyelenggaraan transparansi pemerintahan dalam festival open government partnership (OGP) yang dihelat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, Jawa Timur.Â
Keberhasilan yang diraih Pemerintah Desa (Pemdes) Ngasem ini salah satunya adalah dengan memanfaatkan papan informasi bantuan operator migas Blok Cepu, ExxonMobil Cepu Limited (EMCL), yang berada di depan balai desa (Baldes) untuk menempelkan pamphlet berisi anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) serta kegiatan yang dilaksanakan di desa setempat.
“Kita maksimalkan media yang ada, termasuk papan info ini. Karena kita ingin masyarakat lebih mudah mengetahui pengelolaan anggaran dan semua kegiatan yang dilakukan pemdes,” kata Kepala Desa Ngasem, Suwondo kepada suarabanyuurip.com di sela-sela kirab api abadi Hari Jadi Bojonegoro (HJB) ke 339 menuju pendapa kecamatan setempat, Selasa (18/10/2016) malam.
Selain di papan infomasi, Pemdes Ngasem menampilkan APBDes dan semua kegiatannya di website desa (webdes), serta baliho dan poster yang dipasang di tempat-tempat startegis. Seperti di depan (baldes), perempatan jalan, depan pasar desa, dan di tempat-tempat pusat kegiatan masyarakat.Â
“Kami juga membuat pamphlet untuk kita berikan kepada tamu atau masyarakat yang sedang mengurus keperluan di kantor desa,” ucap Suwondo.Â
Selain Ngasem sejumlah desa yang masuk lima besar pelopor pemerintahan desa terbuka adalah Desa Pejambon, Kecamatan Sumberrejo; Desa Kapas, Kecamatan Kapas; Desa Sukoharjo, Kecamatan Kalitidu; dan Desa Kalisumber, Kecamatan Tambakrejo.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Bojonegoro, Kusnandaka Tjatur menjelaskan, ada empat kriteria dalam proses penilaian ini. Pertama, pengelolaan anggaran yang dipublikasikan dipelbagai media muulai dari baliho, poster, leaflet, papan informasi, webdes dan blog desa.Â
Kriteria kedua, lanjut Kusnandaka, proses akuntabilitas melalui proses seperti musyawarah perencanaan dan pembangunan desa (Musrenbangdes). Ke tiga, peran serta sekaligus pelibatan masyarakat atas perencanaan yang dilakukan pemdes.Â
Keempat adalah munculnya cara-cara baru dan komunikasi aktif antara pemdes dengan masyarakat, terutama dalam bidang teknologi informasi.
“Dalam seleksi ini kita melibatkan lembaga swadaya masyarakat dan jurnalis,” tegas Kusnanda.
Penghargaan kepada lima desa terbaik ini akan diserahkan pada malam puncak HJB ke 339 pada, Rabu (19/10/2016). Penghargaan akan diserhakan oleh Bupati Bojonegoro, Suyoto.
“Dengan pemerintahan terbuka ini diharapkan semakin menumbuhkan kepercayaan publik kepada pemerintah,” pungkas Kusnandaka.(suko)