SuaraBanyuurip.com – d suko nugroho
Bojonegoro – Pemerintahan terbuka yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, Jawa Timur, sekarang ini menjadi ciri khas pemerintah kedepan. Karena koneksi lebih cepat dan arah pembangunan akan diketahui oleh masyarakat, sehingga semua stakeholder yang terkait dengan anggaran merasa ikut memiliki.
Demikian disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi (MenPAN-RB), Asman Abnur, usai menjadi narasumber dalam diskusi panel Festival Open Government patnership (OGP) di gedung pemkab Bojonegoro lantai tujuh, Rabu (19/10/2016).
Selain itu tampil sebagai pembicara antara lain, Deputi Bidang Politik Hukum Pertahanan Keamanan Kementerian PPN Bappenas Rizky Ferianto, Direktur Aparatur Sipil Negara Kementerian PPN Bappenas Raden Siliwanti.
Juga Staf Kepresidenan RI Januar Nugroho dan Direktur Hubungan Kelembagaan dan Transaksional Perbankan BNI Adi Sulistyawati.
Menurut Asman Abnur, jika keterbukaan sudah menjadi kebutuhan dan kebiasaan rakyat, maka tidak akan ada lagi penyelewengan yang dilakukan aparatur sipil negara.
“Itu kuncinya,” tegasnya.
Dia mengungkapkan, apa yang dilakukan Bojonegoro sekarang ini menjadi model yang akan diterapkan secara nasional. Karena itu, sistim aplikasi yang sudah dibuat ini harus diperkuat dan dijaga dengan baik agar tidak dimanfaatkan dan disalahgunakan oleh pihak-pihak lain.
“Tadi Pak Yoto sudah menyampaikan, untuk mengawal ini semua sistime e-government itu sudah dikunci. Jadi dihacking apapun tidak akan bisa lagi. Karena alat itu tidak bisa diajak kompromi sehingga setiap mata anggaran yang dianggarkan bisa terukur hasilnya,” kata Asman Abdur mengungkapkan.
Dia lantas mencontohkan, bagimana caranya membuat produktifitas petani naik, kemudian dibantu dengan benih, pupuk, dan berapa anggarannya kemudian terukur hasilnya.
“Setelah kita bantu kira-kira naik nggak produktifitasnya. Kalau nggak berarti ada yang salah. Nah, koreksinya akan ketahuan melalui sistim itu,” ucapnya.
Untuk itu Asman Abdur akan meminta kepada semua daerah di Indonesia untuk datang belajar ke Bojonegoro terkait OGP. “Belajar, bukan studi banding, ” katanya.
Senada disampaikan Deputi Bidang Politik Hukum Pertahanan Keamanan Kementerian PPN Bappenas Rizky Ferianto. Menurut dia, Bojonegoro telah lebih dulu menerapkan keterbukaan. Karena itu pihaknya akan menduplikasi aplikasi-aplikasi yang ada di Bojonegoro untuk diterapkan di pusat.
“Sesuai instruksi bapak Presiden, kalau ada daerah yang bagus dalam menjalankan pemerintahan langsung disebar luaskan,” sambung Rizki.
Sebelumnya, Bupati Bojonegoro Suyoto menjelaskan bahwa proses adanya “OGP” di daerahnya bisa berjalan melalui kolaborasi empat sekawan yaitu Pemerintah, pebisnis atau pelaku usaha, akademisi dan community.
“Tujuan dari keterbukaan yang dibangun ini adalah untuk membangun kepercayaan publik. Menghindari penyelewengan, korupsi, dan meningkatan peran masyarakat dalam pengawasan,” tandasnya.(suko)