SuaraBanyuurip.com – Ali Imron
Tuban – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban, Jawa Timur, menilai rencana pemerintah pusat mengunakan sistim distribusi LPG 3 Kg tertutup tahun 2017 sulit diterapkan di wilayahnya. Salah satu alasannya belum adanya bank milik pemerintah yang menyediakan kartu dan mesin elektronic data capture (EDC untuk pembayaran non tunai.
“Kalau tahun depan sistem tersebut diterapkan di Tuban masih sulit, namun kami tetap mendukung rencana tersebut,” Kata Kabag Humas dan Media Pemda Tuban, Teguh Setya Budi, kepada suarabanyuurip.com, Senin (31/10/2016).
Teguh mengaku, belum dapat informasi resmi dari pemerintah pusat melalui Pemerintah Provinsi Jatim soal sistem distribusi LPG tertutup. Hanya saja beredar kabar kalau nantinya setiap kepala keluarga (KK) per bulan mendapat jatah tiga tabung, sedangkan untuk industri mikro sebanyak sembilan tabung.
“Pemerintah pusat akan mengalami kesulitan ketika harus mengatur teknis distribusi hingga ke daerah,” imbuhnya.
Pihaknya hanya berjanji ketika pemkab telah memperoleh teknisnya secara resmi akan menyampaikannya kepada media. Hal tersebut untuk mendukung Undang-undang keterbukaan Informasi Publik (KIP) Nomor 14 tahun 2008.
Beberapa waktu lalu, Pemkab Tuban menegaskan bahwa pemberlakuan sistem baru ini akan dilakukan secara bertahap di tahun 2017. Target dari program tersebut, pada akhir 2017 pemberlakuannya mencapai 80-90 persen di tingkat nasional.
Dirjen Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) IGN Wiratmaja Puja, mengakui kendala yang dihadapi untuk pemberlakuan 100% distribusi tertutup LPG 3 kg pada tahun depan, antara lain minimnya ketersediaan bank pemerintah di daerah-daerah terpencil. Langkah antisipasinya pemerintah menggandeng bank milik pemerintah dalam penyediaan kartu dan mesin EDC untuk pembayaran non tunai.
Sejak pertengahan Agustus hingga November 2016, uji coba distribusi tertutup telah dilakukan di Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Pada praktiknya untuk rumah tangga, tiap bulan mendapat tiga tabung, sementara usaha mikro sembilan tabung.
Kartu non tunai dalam uji coba ini disediakan secara cuma-cuma oleh Bank BNI setelah memperoleh data masyarakat yang telah diverifikasi. Sistem yang dibangun oleh Bank BNI tersebut dinilai sangat bagus dan simpel sehingga masyarakat dan pemilik pangkalan bisa dengan cepat menggunakan sistem pembelian LPG 3 Kg secara non cash.
“Salah satu tujuan dari sistem ini menjamin pasokan LPG 3 Kg di masyarakat, sekaligus mengontrol harganya di tingkat konsumen yang kini banyak ditentukan oleh pengecer,” tandasnya.
Informasi sebelumnya, Dirjen Migas Kementerian ESDM pada rapat kerja dengan Komisi VII DPR, Kamis (22/9) lalu, telah menetapkan subsidi LPG 3 kg sebesar Rp 28,384 triliun untuk tahun 2017. (aim)