SuaraBanyuurip.com -Â Samian Sasongko
Bojonegoro – Operator proyek Unitisasi Lapangan Gas Jambaran-Tiung Biru (J-TB) Pertamina Eksplorasi dan Produksi Cepu (PEPC) menggelar sosialisasi pembatalan pembebasan lahan untuk proyek J-TB di Balai Desa Kaliombo, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, Rabu (02/11/2016).
Hadir dalam acara tersebut adalah, SKK Migas, PEPC, Perangkat Desa Kaliombo, BPN, Kejaksaan, Pemilik lahan, dan Muspika Purwosari.
Perwakilan PEPC, Firman Arif, megatakan, pembatalan pembebasan lahan di Kaliombo ini karena ada beberapa faktor yang menjadikan penyebabnya. Salah satunya adalah penurunan harga minyak dunia.
“Perihal pembatalan ini sudah menjadi keputusan pusat. Jadi kami hanya bisa menjalankan apa yang diperintahkannya,” kata Firman dalam acara sosialisasi pembatalan pembebasan lahan tersebut.
Dalam sesi tanya jawab atau usulan, Agus perwakilan dari pemilik lahan, Lungsi, warga setempat mengusulkan, agar pembebasan lahan di Desa Kaliombo tetap dilanjutkan dangan harga yang telah ditetapkan. Karena warga sudah terlanjur membeli lahan alternatif untuk sebagai ganti lahan yang akan dibebaskan. Bahkan juga sudah diberikan dana uang muka atau DP.
“Kami minta pembebasan tetap dilanjut, dan menolak untuk dibatalkan,” kata Agus saat diberikan waktu untuk usul.
Menaggapi usulan tersebut, Perwakilan PEPC, Wisnu Bahariansah, mengatakan, saat ini sulit untuk mewujudkan. Sebab KKKS (Kontraktor Konntrak Kerja Sama) dalam menjalankan aktivitasnya menggunakan uang negara. Jadi harus berhati-hati untuk menggunakannya.
Karena apa saja yang dilakukan Pertamina dilapangan harus mendapat persetujuan dari Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).
“Proyek J-TB adalah proyek negara jadi KKKS sulit untuk melanjutkannya dalam pembebasan lahan yang telah dibatalkan. Karena semua sudah keputusan dari pusat. Pertamina hanya menjalankan saja,” ucap Wisnu.
“Untuk saat ini tidak bisa dilanjutkan, karena perihal harga minyak turun. Bila nanti harga minyak sudah stabil dan pemerintah pusat mempertimbangkan kembali untuk dilanjutkan saya harap warga Kalimbo diprioritaskan,” sambung Camat Purwosari, Moch. Chosim, SH. (sam)