Aturan Harga Gas Akan Diperketat

SuaraBanyuurip.com -  d suko nugroho

Bojonegoro – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) akan memperketat pengawasan dan aturan industri gas di sektor hilir untuk memotong rantai pendistribusian yang menyebabkan harga gas di dalam negeri mahal sehingga sulit terserap oleh industri.  

Anggota Komisi VII DPR RI Satya W Yudha mengatakan, selama ini pemerintah baru memperketat aturan harga gas di sektor hulu. Padahal masih ada hilir yang menentukan harga sampai di produsen, yaitu perusahaan yang menggunakan gas untuk industri mereka.

“Kami akui kecolongan soal harga gas ini. Karena itu, kami akan memperketat tidak hanya di hulu melainkan juga di hilir,” kata dia saat menjadi nara sumber Lokakarya Media dan Forum Komunikasi Kehumasan Industri Hulu Migas (FKKIHM) Periode III SKK Migas – KKKS Jabanusa bertajuk “Gas Menjadi Pendorong Pertumbuhan Industri” di Hotel Crowne Plaza Semarang, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu.

Menurut dia, masih tingginya harga gas sampai costumer (pengguna) di Indonesia ini disebabkan karena adanya multi prosesing. Satya mencontohkan, seperti gas pipa yang memiliki rantai pendistribuisan cukup panjang mulai hulu sampai hilir sehingga terdapat tambahan biaya yang menyebabkan harganya mahal.

“Bahkan ada perusahaan yang tidak memiliki infrstruktur tapi bisa menjual gas. Down stream ini menjadi momok dalam pertumbuhan industri dalam negeri,” tegas politisi Partai Golkar dari Daerah Pemilihan XI yang meliputi Kabupaten Tuban dan Bojonegoro itu.   

Sesuai catatannya, rencana induk pembangunan industri nasional (Ripin) terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) pada pemerintahan Joko Widodo hanya tumbuh 16 persen. Pertumbuhan ini jauh di bawah era pemerintahan Soeharto yang mencapai 29 persen.

“Ini dikarenakan tidak adanya pendirian pusat-pusat industri. Padahal jika industri tumbuh akan memunculkan multyplier effect luar biasa,” ujar SW Yudha mengungkapkan.

“Jangankan satu persen, o,5 persen saja pertumbuhan ekonomi itu jika dihitung sudah dapat menciptakan multyplier effect sangat banyak. Karena itu mengapa kita pada saat rapat dengar pendapat dengan kementerian untuk menghitung betul pertumbuhan ekonomi kita,” lanjut dia.

Oleh karena itu pihaknya akan mengusulkan kepada pemerintah adanya harga gas dari mulut sumur sehingga gas dapat terserap oleh industri. Dengan beitu setiap produksi yang dihasilkan dari pemanfaatkan gas ini juga akan lebih murah dan tidak membebani masyarakat.

“Seperti gas untuk pabrik pupuk. Jika harga gasnya mahal tentu akan mempengarhui harga pupuk,” pungkasnya. 

Sesuai data di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) harga gas sampai titik pengguna di Indonesia lebih tinggi dibandingkan negara Malaysia dan Thailan. Untuk harga gas sampai titik pengguna di Indonesia sebesar USD 8,3/Million British Thermal Unit (MMBTU). Sedangkan di Malaysia adalah USD 6,6/MMBTU dan Thailan USD 7,5/MMBTU.

“Setiap negara memiliki skema cost of services berbeda. Kita menerapkannya berdasarkan keekonomian setiap mata rantai dan tidak terindeksasi ke harga minyak,” sambung Direktur Pembinaan Program Migas Dirjen Migas Kementerian ESDM, Agus Cahyo Adi.

Saat ini, pemerintah tengah menyiapkan solusi harga gas hulu. Yakni perubahan atas jenis industri tertentu dan menetapkan pengurangan harga gas yang ditanggung oleh bagian negara mulai tahun 2017, upaya penurunan harga secara menyeluruh (proporsional antara bagian Pemerintah dan Kontraktor, serta efisiensi biaya distribusi) yang meliputi reformulasi harga gas hulu dari fix+excalation menjadi Hybrid (Fix+linked Oil/Product Price) sehingga tercipta manajemen risiko yang seimbang antara Pemerintah dan Kontraktor untuk merespon fluktuasi harga minyak.

Selain itu audit biaya operasi kegiatan usaha hulu migas, streamlining bisnis proses dan percepatan eksekusi proyek untuk mengurangi pembebanan premi resiko proyek, dan reformulasi kebijakan pemanfaatan hasil pengelolaan sumber daya alam, reformasi dari sumber pendapatan ke driver economic.

“Semua diatur dalam Keputusan Menteri ESDM No.6 tahun 2016 tentang ketentuan dan penetapan alokasi dan pemanfaatan serta harga gas bumi,” tegas Aca sapaan akrab Agus Cahyo Adi.(suko)