SuaraBanyuurip.com -Â Ririn Wedia
Bojonegoro – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, mengaku gagal meminta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk tidak memotong sekaligus lebih salur pada dana bagi hasil minyak dan gas bumi (DBH Migas) 2015 sebesar Rp550 miliar. Karena Kemenkeu tetap meminta agar dibayar sekaligus.
“Hasilnya menyedihkan, tapi kita tetap berupaya agar pemerintah pusat tidak memotong sekaligus pada DBH tahun depan,” ujar Wakil Ketua DPRD Bojonegoro, Syukur Prianto, saat dihubungi suarabanyuurip.com, Kamis (17/11/2016).
Menurutnya, pembayaran lebih salur pada DBH Migas idealnya dilakukan secara bertahap atau paling tidak dua kali. Bukan sekaligus seperti yang akan dilakukan saat ini.
“Kalau ada pemotongan langsung, maka pendapatan Bojonegoro bakal berkurang drastis,” pungkasnya.(rien)