SuaraBanyuurip.com -Â Ririn Wedia
Bojonegoro – Rapat kerja Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, untuk membahas Kebijakan Umum Anggaran dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA PPAS APBD) tahun 2017 molor berjam-jam.
Rapat yang seharusnya dijadwalkan pukul 09.00 Wib di ruang paripurna setempat, Senin (21/11/2016) hingga pukul 11.30 Wib belum kunjung dimulai.
Terlihat kursi-kursi anggota Banggar masih kosong melompong. Padahal, ketua Banggar maupun tim anggaran dari pemerintah kabupaten (Pemkab) sudah siap sejak awal.
“Seperti ini kan menunda pekerjaan kita di kantor,” ujar salah satu peserta rapat dari Pemkab Bojonegoro yang enggan menyebutkan namanya.
Saat ini, Banggar DPRD dan Tim Anggaran Pemkab Bojonegoro membahas KUA PPAS APBD tahun 2017. Dari hasil rapat pra KUA PPAS terkuak, jika dampak penurunan dana bagi hasil minyak dan gas bumi DBH Migas) serta adanya lebih salur telah mempengaruhi pendapatan Bojonegoro.
“Bisa-bisa Bojonegoro kolaps, kalau tahun depan DBH Migas langsung dipotong Rp550 miliar,” ujar Wakil Ketua DPRD Bojonegoro, Sukur Prianto.
Oleh sebab itu, akan ada pemangkasan anggaran pos belanja untuk semua satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sebesar 40 persen.(rien)