SuaraBanyuurip.com -Â Ririn Wedia
Bojonegoro – Bupati Bojonegoro, Jawa Timur, Suyoto, menegaskan, jelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades)Â serentak pada 30 Nopember 2016 mendatang melarang keras adanya money politik atau politik uang. Karena politik uang dapat menciderai nilai-nilai demokrasi. Dampaknya adalah melatih masyarakat untuk berbuat curang.
“Jika ada kegiatan Money Politik Pilkades maka akan mendapat sanksi tegas dari aparat keamanan,” ujar Bupati Suyoto kepada suarabanyuurip.com, Rabu (23/11/2016).
Bupati menegaskan, bagi calon kepala desa dilarang memberi uang kepada para pemilih. Dan jika ada sengketa maka akan diselesaikan oleh kejaksaan negeri.
“Pilkades harus berlangsung aman, jika ada pihak luar atau botoh jangan diberi uang, aparat segera menindak tegas para oknum yang tak bertanggungjawab,” tegasnya.
Kang Yoto, sapaan akrab Suyoto, juga melarang adanya joki dari daerah lain, yang memilih adalah warganya sendiri bukan orang luar, karena pilkades harus berkualitas bersih. Sementara para calon dan panitia harus paham norma dan aturan dalam pelaksanaan Pilkades.
“Semua tahapan harus terbuka. Panitia dan calon serta pemilih harus ikut mendorong kearah berkualitas,” imbuhnya.
Banyak kisah yang patut dijadikan pelajaran, kata Kang Yoto, salah satunya “macak sugih” atau berlagak kaya dan menikah kembali. Pelajaran ini harus diambil hikmah, mereka harus mempersiapkan batin apakah mau menjadi calon kades yang setres atau hidup yang terlunta lunta.
“Para calon ini agar menyiapkan batinnya dengan baik,” pungkas pria yang menjabat sebagai Bupati Bojonegoro dua periode ini.(rien)