SuaraBanyuurip.com -Â Ririn Wedia
Bojonegoro – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, menyatakan, hingga kini belum ada kejelasan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait jumlah pasti lebih salur dana bagi hasil Minyak dan Gas Bumi (DBH Migas) tahun 2015 sebesar Rp550 miliar.
“Harapan kita tidak sebesar Rp550 miliar, karena belum ada angka pasti,” ujar Wakil Ketua DPRD, Sukur Prianto, kepada suarabanyuurip.com, Jumat (25/11/2016).
Meski demikian, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro sudah melakukan antisipasi jika jumlah tersebut benar terjadi dan langsung dilakukan pemotongan pada tahun 2017 mendatang.
Sementara itu, dalam pembahasan KUA dan PPAS tahun anggaran 2017 estimasi pendapatan dari DBH Migas adalah sebesar Rp800 miliar.
“Itu belum dipotong lebih salur tahun 2014 dan 2015,” tandasnya.
Menurutnya, saat ini jumlah DBH Migas belum sesuai harapan, namun selama Lapangan Banyuurip, Blok Cepu produksi, Bojonegoro masih bisa bergantung dari migas.
“Proses berjalannya waktu, menjadi kewajiban Pemkab dan DPRD untuk memaksimalkan segala bentuk potensi pendapatan diluar sektor migas,” pungkasnya.(rien)