SuaraBanyuurip.com – Ririn Wedia
Bojonegoro – Berubahnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sumengko, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, menjadi perseroan terbatas (PT) tidak sesuai dengan era transparansi (keterbukaan) yang sedang diwujudkan pemerintah kabupaten (Pemkab) setempat.
Demikian disampaikan Wakil Bupati (Wabup) Bojonegoro, Setyo Hartono saat Rapat Koordinasi (Rarkor) Penguatan Pelaku Ekonomi Perdesaan Bojonegoro, di Gedung Pemkab lantai IV, Rabu (28/12/2016).
Menurut wabup, berubahnya status BUMDes ring satu kilang mini tersebut tidak sesuai tata cara karena sampai hari ini belum dilaporkan kepada Pemkab Bojonegoro. Â
“Saya menyoroti BUMDes yang tidak jelas seperti di Desa Sumengko, yang awalnya BUMDes tapi sekarang berubah jadi PT,” tegasnya.
Seharusnya pemerintah desa (Pemdes) melaporkan setiap perkembangan BUMDes. Jangan sampai tata cara yang tidak jelas seperti itu terjadi di Bojonegoro.
“Kita harus ingat bahwa kita masuk di era transparansi, semua harus dilaporkan dan dapat dipertanggungjawabkan,” tandas purnawirawan TNI itu.
Pendampingan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang selama ini dilakukan bertujuan untuk penguatan sektor ekonomi kerakyatan. Dari 53 BUMDes, dua diantaranya berkiprah dalam dunia wirausaha yakni bongol jati dan usaha gerabah.
Diharapkan BUMDes mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Â Karena sekarang ini jumlah penduduk miskin di Bojonegoro berada di posisi ke 29 di Kabupaten/Kota se Jawa Timur.
“Mayoritas penduduk kita buruh tani dan petani, jadi satu satunya yang diharapkan meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah sektor industri kreatif,” imbuhnya.
Demikian juga infrastructur pendukung dikawasan wisata yang harus diperhatikan. Sehingga, seluruh SKPD harus bersinergi dalam membangun utamanya dari desa.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Bojonegoro, Syukur Priyanto, meminta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) setempat untuk memahami keterbatasan BUMDes baik modal dan sumber daya manusia (SDM).
“Pemerintah kabupaten baik camat dan pemdes harus tanggap dan membuka jalan jika ada sektor ekonomi kerakyatan yang ada di desanya,†pesan politisi Partai Demokrat itu.
Salah satu peluang yang dapat ditangkap BUMDes adalah sector wisata. Yakni dengan menyiapkan souvenir bagi para wisatawan.
“Karena tahun depan pemkab fokus dengan sektor wisata. Jadi jangan sampai itu diisi dari daerah luar Bojonegoro,” pungkasnya.(rien)