SuaraBanyuurip.com -Â Ririn Wedia
Bojonegoro – Dalam rangka berbagi pengalaman mengelola keterbukaan pemerintahan. Bupati Bojonegoro, Jawa Timur, Suyoto, memberikan paparannya di kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia ( KemenPAN-RB) Jakarta, Kamis (5/1/2017).
Hadir dalam acara tersebut diantaranya Bappenas, Kantor Staf Presiden, Kementerian Kominfo, Lembaga Sandi Negara, dan lain-lain.
Dalam paparannya, Suyoto menerangkan, bagaimana latar belakang Bojonegoro dengan berbagai tantangan yang dihadapi, masalah-masalah yang ada serta cara menyelesaikan permasalahan dengan dukungan teknologi yang diterapkan.
“Beberapa aplikasi telah diterapkan dan dikembangkan terkait dengan pelayanan masyarakat, pengaduan, keterbukaan pemerintahan, bahkan sampai dengan sistem keterbukaan anggaran keuangan desa,” ujarnya.
Menurutnya, E-Government bukanlah adu proyek Information technology (IT), namun apa yang dilakukan dan di inisiasi Bojonegoro adalah untuk menyelesaikan problem yang ada, bukan money follow program namun money follow problem dan IT adalah pendukung untuk menciptakan tepat sasaran, akuntabel dan terbuka.
Salah satu bentuk aplikasi yang menjadi inisiasi Bojonegoro adalah Open Data Contract (ODC), yang juga merupakan salah satu poin rencana aksi Open Government Partnership (OGP) 2017.
ODC akan membuka seluruh rangkaian tata kelola dan proses bisnis pemerintah sejak perencanaan, penganggaran, pelaksanaan belanja barang jasa, pengawasan dan pelaporan yg terintegrasi sebagai siklus yang terus berjalan.
“Karena birokrasi ini kerjanya ya merencanakan, ya melaksanakan sekaligus melaporkan,” lanjut Kang Yoto sapaan akrab Suyoto.
Menteri PAN-RB, Asman Abnur, mengapresiasi apa yang telah dilakukan Bojonegoro, selanjutnya keberhasilan ini akan diteruskan ke daerah lain.
“Kalau perlu Bojonegoro langsung terjun ngajarin beberapa daerah lain di Indonesia,” ucapnya menegaskan.(rien)