SuaraBanyuurip.com - Ali Imron
Tuban – Dinas Sosial (Dinsos) Perlindungan Perempuan dan Anak Tuban, Jawa Timur, pekan depan bakal berkordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) soal kartu penyaluran LPG 3 KG dari Kementerian Sosial (Kemensos). Sampai kini pihaknya belum juga menerima informasinya, sehingga belum mengkaji apakah penggunaan kartu Kemensos efektif atau sebaliknya.
“Belum dapat penjelasan tentang hal ini, hari Senin saya tak koordinasi dengan Dinsosprov,” kata Kepala Dinasos Perlindungan Perempuan dan Anak Tuban, Nur Jannah, melalui pesan singkat yang diterima suarabanyuurip.com, Sabtu (7/1/2017).
Perempuan humanis tersebut akan memastikan secara detail apabila kebijakan Pemerintah Pusat akan diterapkan di wilayahnya. Setiap kebijakan baru tentu banyak hal yang perlu disiapkan, sekaligus pengawasannya.
Awal tahun ini, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mempercepat penyaluran elpiji subsidi 3 kilogram (kg) secara tertutup. Masyarakat yang membeli elpiji subsidi ini nantinya wajib menggunakan kartu dari Kemensos.
Dalam siaran persnya, Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM, I.G.N Wiratmaja Puja, mengatakan, pembelian elpiji menggunakan kartu tersebut bertujuan agar penyaluran subsidi lebih tepat sasaran. Apalagi, Kemensos saat ini telah menyebarkan 800 ribu kartu di 40 kota seluruh Indonesia.
Hanya dengan satu kartu, masyarakat dapat mendapatkan fasilitas bantuan subsidi dari pemerintah, seperti beras miskin hingga LPG 3 KG.
Setelah melakukan uji coba di Kota Tarakan, Kalimantan Utara tahun lalu, tahun 2017 ini Kementrian ESDM juga bakal memilih kabupaten/kota yang paling siap untuk realisasi distribusi LPG tertutup. (Aim)