SuaraBanyuurip.com – Ririn Wedia
Bojonegoro – Target pembangunan 1000 embung oleh Bupati Bojonegoro, Jawa Timur, Suyoto, masih jauh dari realisasi. Hingga tutup tahun 2016 lalu, jumlah embung yang berhasil direalisasikan baru sebanyak 456 embung.
Data dari Dinas Pekerjaan Umum dan Sumber Daya Air, pembangunan 456 tersebut tersebar di seluruh wilayah terutama rawan kekeringan.
“Tahun 2016 kami hanya membangun 56 embung di 16 Kecamatan,” ujar Kepala Dinas PU dan SDA, Edi Susanto, kepada suarabanyuurip.com, Kamis (12/1/2017).
Embung yang dibangun di 16 Kecamatan tersebut diantaranya di Kecamatan Sumberejo, ada 1 embung dengan volume 15.250 meter kubik. Kecamatan Ngasem 1 embung dengan volume 3.947 meter kubik, Kecamatan Kepohbaru ada 13 embung yang mampu menampung 126.540 meter kubik air.
Kemudian Kecamatan Sekar 6 embung dengan daya tampung 17.502 meter kubik, Kecamatan temayang 2 embung dengan daya tampung 4.800 meter kubik.
Sedangkan embung di wilayah Kecamatan Kanor ada 6 lokasi dengan daya tampung 34.187 meter kubik. 8 titik di Kecamatan Kedungadem dengan daya tampung 50.892 meter kubik dan 3 embung di Kecamatan Ngraho dengan volume 13.580 meter kubik.
Adapun untuk wilayah Kecamatan Baureno, ada 3 titik pembangunan dengan volume 14.522 meter kubik. Untuk Kecamatan Sugihwaras ada 4 embung dengan volume 19.928 meter kubik. Kecamatan Dander terdapat 2 titik embung dengan volume 8.482 meter kubik.
Sementara di wilayah Kecamatan Balen, Kalitidu dan Purwosari masing-masing 1 embung.Â
“Total seluruhnya terdapat 56 embung baru dengan daya tampung 2359.646 meter kubik,” tegasnya.
Edy Susanto mengungkapkan, pembangunan embung ada yang di tanah solo valley dan tanah kas desa. Tanah tersebut dimanfaatkan utamanya untuk penyediaan atau tampungan air, meningkatkan resapan air tanah, mengurangi resiko banjir, meningkatkan produktifitas tanam.
Pihaknya berharap pembangunan embung ini akan memunculkan multiplier efect seperti sektor perikanan, pariwisata dan perdagangan serta meningkatkan pendapatan petani di lahan tadah hujan sekaligus mengaktifkan tenaga kerja tani.
“Tahun 2017, kami akan memprioritaskan normalisasi kali. Sementara embung belum dilanjutkan karena adanya efisiensi anggaran,” pungkasnya.(rien)