PMII Minta Dewan Awasi Distribusi KIS

SuaraBanyuurip.com - Ali Imron

Tuban– Pengurus Cabang (PC) Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Tuban, Jawa Timur meminta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat mengawasi distribusi Kartu Indonesia Sehat (KIS). Pengawasan perlu dilakukan setelah adanya penghapusan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Tuban tahun 2016 lalu.

“Bila KIS tidak tepat sasaran lebih baik kembalikan saja SKTM,” kata Ketua Umum (Ketum) PC PMII Tuban, Khilyatun Nafisah, kepada suarabanyuurip.com, saat aksi di bundaran Patung Letda Soecipto Tuban, Rabu (18/1/2017).

Adanya Undang-Undang (UU) Nomor 36 Tahun 2009, Bab IV Pasal 16 tentang kesehatan, idealnya Pemda serius meningkatkan pelayanan dan fasilitas kesehatan. Pemda justru menghapus layanan kesehatan SKTM, dengan alasan beban hutang daerah sampai Desember 2016 mencapai Rp 16 miliar.

Hal ini yang menjadi catatan bersama, bahwa Eksekutif dan Legislatif Tuban selama ini tidak serius mengawal program SKTM. Bukan memperbaiki program dengan memverifikasi penerima SKTM, justru merubahnya dengan program KIS.

Apapun program kesehatan diharapkan pro rakyat. Sampai kapanpun bila pengawasan penerima program minim, tidak menutup kemungkinan akan menjadi beban hutang daerah.

“Anehnya disaat daerah memiliki hutang atas program kesehatan, dewan justru membeli mobil pajero,” imbuhnya.

Hal ini yang harus dijelaskan dewan kepada mahasiswa. Bagaimana solusinya atas problem yang selama ini mengakar kuat di sistem layanan kesehatan. Bila perlu mahasiswa siap diskusi, dan memberikan sumbangsih pada setiap kebijakan yang diambil.

Tak hanya SKTM yang menjadi sorotan, PMII juga menolak Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 tahun 2016. PP tersebut berisi kenaikan jenis dann tarif penerimaan Negara bukan pajak (PNBP).

“Selain menolak kenaikan surat administrasi kendaraan, kami juga mengajak pengguna jalan menolak kenaikan listrik,” ujar Sutrisno anggota PMII Tuban.

Sayangnya disaat PMII menggelar aksi, seluruh komisi dewan justru sedang Kunjungan Kerja (Kunker). Hasilnya PMII meminta perwakilan anggota sekretariat dewan untuk memasang kain bubuhan tanda tangan di tepi jalan, namun ditolak.(aim)