SuaraBanyuurip.com -Â Ririn Wedia
Bojonegoro – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro, Jawa Timur, tidak mau kecolongan lagi. Wakil rakyat itu memberikan peringatan kepada konsorsium PT Rekayasa Industri – PT Japan Gas Corporation (Rekind – JGC) sebagai pemenang tender proyek rekayasa pengadaan dan konstruksi (Engineering, Procurement and Constructions Gas Processing Facility/(EPC – GPF) Lapangan Unitisasi Jambaran-Tiung Biru (J-TB) untuk tidak mengulangi kesalahan di proyek Banyuurip, Blok Cepu.
Kesalahan yang dimaksud dewan adalah tidak membayar pajak tanah urug proyek EPC- 5 Banyuurip senilai Rp800 juta kepada Dinas Pendapatan (Dispenda) Bojonegoro.
“Jangan sampai nanti Rekind melakukan kesalahan yang sama,” tegas Wakil Ketua DPRD Bojonegoro, Sukur Prianto, kepada suarabanyuurip.com, Jumat (20/1/2017).
Politisi Partai Demokrat ini mengingatkan kepada Pertamina EP Cepu (PEPC) selaku operator, agar memperjelas kontraknya dengan Rekind yang saat ini sedang dibuat.
Maksudnya memberi pengetahuan kepada kontraktor lokal yang nantinya menjadi rekanan Rekind agar mengutamakan kewajibannya membayar pajak.
“Kasus di Blok Cepu ini, seharusnya yang membayar pajak tanah urug itu kan kontraktor lokal, karena pembayaran yang diberikan PT Rekind sudah include dengan itu,” jelas Sukur.
Akan tetapi, karena minimnya pengetahuan dari kontraktor lokal dan kurang ketelitian dari PT Rekind mengenai pembayaran pajak, akhirnya semua lepas tangan. Pajak tidak dibayar dan akhirnya pemerintah kabupaten (Pemkab) Bojonegoro yang rugi.
Untuk menyelesaikan masalah tersebut, Ketua DPC Demokrat Bojoegoro itu menyarankan segera dilakukan pertemuan dan melakukan pendataan kepada kontraktor lokal yang belum membayar pajak tanah urugnya.
“Rekind jangan lepas tangan ya, tetap harus bertanggung jawab juga,” tegas Sukur.(rien)