SuaraBanyuurip.com -Â Ririn Wedia
Bojonegoro – Carut marut kondisi sumur tua diKecamatan Kedewan,Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, akhirnya menemui titik terangsetelah Bupati Suyoto mendukung PT Bojonegoro Bangun Sarana (BBS) mengelola sumur tua menggantikan paguyuban.
Dukungan terhadap PT BBS ini seiring keluarnya surat persetujuan dari Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) terkait mekanisme penunjukan langsung.
“Jadi, di sumur tua ini kan permasalahan yang sudah lama. Lingkungan yang rusak, dan penambang yang terus terombang-ambing,” ujar Suyoto usai rapat bersama Pertamina EP, Kamis (26/1/2017).
Salah satu masalah krusial adalah para penambang yang diombang ambingkan kelompok Koperasi Unit Desa (KUD). Perspektif sebagai negara, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro seperti kehilangan kekuasaan di sumur tua.
“Kemudian muncul investor baru, selain itu keberadaan minyak yang seharusnya milik negara tapi tidak masuk ke negara,” imbuhnya.
Untuk menyelesaikan masalah ini agar tidak berlarut-larut, Pertamina EP sempat membentuk paguyuban, tapi tidak berhasil. Menggunakan KUD juga tidak efektif, mengingat pengalaman yang lalu saat dikelola KUD malah terjadi banyak pelanggaran.
“Akhirnya sekarang dicoba pakai BUMD, yakni PT BBS,” tegasnya.
Dalam pengelolaannya di sumur tua nanti, bentuk kerjasamanya bukan KSO (Kerjasama Operasi), bukan ongkos angkat-angkut, tapi menjadi kontrak management. “Kalau kontrak management itu, artinya BUMD tidak perlu mengeluarkan uang apapun,” lanjutnya.
Karena kuncinya adalah, jangan sampai muncul investor. Karena, kalau muncul investor di BUMD, misalnya, akan terjadi yang namanya “rente” atau orang yang mencari untung. “Bukan mendapatkan nilai tambah, tapi dari rente-nya itu,” tukasnya.
Karena itulah, sekarang ini sedang dimatangkan untuk membuat perjanjian kerjasama kontraktual managemen dengan Pertamina EP. “Jadi syarat dan komitmen yang sudah dibuat Pertamina EP tadi harus dikerjakan sungguh-sungguh,” pungkasnya.(rien)