Ciptakan Tata Kelola Pemerintahan Bersih

sekolah desa

SuaraBanyuurip.comRirin Wedia

Bojonegoro – Sebanyak 52 aparatur pemerintahan desa di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, mendapat program Sekolah Desa bertema “Menuju Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Baik dan Bersih” yang dilaksanakan di Wisma Toyo Aji Desa Wedi, Kecamatan Kapas, Sabtu (11/2/2017). Program ini dilaksanakan Institute Development of Society (IDFoS) dan didukung oleh Operator Lapangan Banyuurip, Blok Cepu, ExxonMobil Cepu Limited (EMCL). 

“Sekolah Desa ini tujuannya adalah bagaimana menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang baik dan bersih, “ujar Direktur Utama IIDFoS, Joko Hadi Purnomo kepada suarabanyuurip.com di sela-sela pelatihan.

Kalau itu diaplikasikan, lanjut Joko, pemerintah desa dapat mewujdukan akuntabilitas dan mempertanggungjawabkan sumber dana yang dipakai secara administratif baik kepada pemerintah maupun publik.

“Kami berharap, ada partisipasi dari mereka. Karena partisipasi itu tidak bisa dilakukan secara tiba-tiba. Perlu didorong oleh pihak-pihak yang punya kepedulian,”imbuhnya

Peserta, lanjut Joko, dilatih agar memberikan kepedulian itu. Ada solidaritas untuk menjadi pioner menggerakkan masyarakat agar ada partisipasi.

Baca Juga :   F-PDIP Nilai CSR MCL Tidak Maksimal

Karena pemahaman yang ada sekarang ini transparansi hanya dilakukan melalui media-media yang sifatnya berupa banner dan sebagainya.

“Padahal bukan itu saja. Banner itu merupakan bagian kecil sebagai metode sebuah transparansi, ada media lain yang bisa dilakukan. Misalnya menggunakan forum-forum yang ada di desa,”ungkapnya.

Pihaknya juga berharap, desa ini bisa berlomba-lomba melakukan inovasi baik dari segi kebijakan, pengelolaan dana, keterbukaan, partisipasi dan lain sebagainya.

“Kami mengundang ahlinya, yakni KPK dan FITRA sebagai narasumber yang berkompeten di bidangnya,”tukasnya.

Karena saat ini pemerintah desa (Pemdes) mendapatkan dana yang cukup besar baik dari alokasi dana desa (ADD), Dana Desa (DD) maupun Pendapatan Asli Desa lainnya. 

“Kenapa KPK? karena kami tidak ingin ada aparat desa ditangkap polisi karena korupsi,”lanjutnya.

Sementara itu, Humas dan Juru Bicara EMCL, Rexy Mawardijaya mengatakan, pihaknya mendukung Sekolah Desa ini agar tercipta tata kelola desa yang bersih dan maju.

“Karena yang kami undang merupakan desa-desa penerima manfaat dari program infrastruktur EMCL,”ujarnya.

Baca Juga :   EMCL - LIMA 2B Serah Terimakan TPT Mojodelik

Manfaat yang dapat diambil dari program ini adalah para perangkat desa dapat mendukung para kepala desanya untuk menciptakan tata kelola desa yang bersih. Sehingga pada pelaksanaan program bisa dilibatkan dari awal.

“Hingga pada saat pelaporan bisa ikut memonitor penggunaan dananya. Karena, desa itu selain bantuan dari operator migas juga dana yang lainnya,” jelas Rexy.

Sehingga saat desa diberdayakan dengan begitu banyak dana harus dibekali untuk mengelola kemampuannya dan mengawasinya supaya transparan dan tepat guna.

“Sekolah desa ini sudah kami berikan sebanyak tiga kali,” pungkasnya.(rien)

»Follow Suarabanyuurip.com di
» Saluran WhatsApp Channel SuaraBanyuurip.com


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *