SuaraBanyuurip.com -Â Totok Martono
Lamongan – Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) ternyata mendapat pengawasan ketat dalam operasional. Selain dari PT Pertamina (Persero) juga dari Badan Pengawas Keuangan (BPK) Nasional.
“Pengawasan dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) yang masih disubsidi pemerintah seperti solar dan premium,” kata salah satu anggota Himpunan Wiraswasta Minyak dan Gas Bumi (Hiswana) Lamongan, Ridwan, kepada suarabanyuurip.com, Senin (20/2/2017).
Dari internal PT Pertamina, pengawasan dilakukan dalam bentuk audit oleh rekanan PT Pertamina yaitu PT UV Rheindland yang melakukan audit secara berkala satu hingga dua bulan sekali.
Kegiatan audit dalam bentuk memeriksa kebersihan, pelayanan, pembukuan dan kesiapan operator SPBU dalam melayani konsumen. Biasanya audit dari PT UV Rheindland secara inpeksi mendadak (sidak) dan tak terjadwal waktunya.
Sidak terhadap pengelolaan SPBU juga dilakukan Badan Pengawas Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dan Badan Pengawas Keuangan (BPK).
“Dari BPH sidak dilakukan secara berkala dalam satu tahun. Sedang BPK sidak rutin satu tahun sekali pada bulan Januari hingga Februari,” cetus Ridwan yang juga kordinator pengawas SPBU Babat dan Pucuk ini.
Jika sampai terjadi pelanggaran dalam pengelolaan SPBU sangsi yang diberikan cukup berat dari denda hingga pidana.
“Namun selama ini SPBU di Lamongan belum pernah melakukan pelanggaran hingga harus mendapat sangsi baik dari Pertamina, BPH maupun BPK,” tandas Ridwan.
Dalam satu minggu terakhir ini pengelola SPBU di Lamongan sedang bersiap menanti datangnya audit dari PT. UV Rheinland.
“Minggu-minggu ini was-was menunggu auditm Mas. Tidak bisa ditentukan kapan hari dan waktunya. Yang pasti kapan pun petugas datang kami harus siap,” kata, Ali, salah satu operator SPBU Babat. (toK)